Rakor Desk Pemilukada 2013

Sumedang, hariandialog.com - Bertempat di Aula Tampomas Gedung Pusat Pemerintahan (GPP) Kabupaten Sumedang, Jum’at (1/3), berlangsung Rapat Koordinasi Desk Pemilukada Kabupaten Sumedang Tahun 2013. Rapat dibuka oleh Asisten Pemerintahan H Sanusi Mawi selaku Wakil Ketua Desk Pemilukada dengan didampingi oleh Sekretaris Desk Pemilukada, unsur Muspida, serta Pengadilan Negeri. Peserta rapat adalah para Camat se-Kabupaten Sumedang dan beberapa Kepala OPD terkait yang tergabung dalam Desk Pemilukada.

Atas nama pimpinan kepanitiaan Desk Pemilukada, H Sanusi Mawi menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Muspida dan anggota Desk Pemilukada atas terselenggaranya tahapan-tahapan kegiatan Pemilukada di Kabupaten Sumedang yang berlangsung lancar tanpa ekses. “Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Terima kasih atas kinerja semua pihak yang tergabung dalam forum Desk Pilkada ini,” ucapnya.

Dikatakan, sudah menjadi tugas dan kewajiban Desk Pemilukada untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilukada agar tertib dan lancar. Fasilitas tersebut mulai dari dukungan anggaran kepada KPU sampai sosialisasi kepada masyarakat di samping yang dilakukan oleh KPU. “Kegiatan yang baru saja kita lakukan adalah monitoring pelaksanaan pemungutan suara dan monitoring penghitungan suara ke tiap-tiap kecamatan yang dibagi menjadi tujuh tim,” terangnya.

Ia meminta kepada para Camat yang belum menyerahkan laporan Rekapitulasi Perolehan Suara Sementara Pasangan Calon agar segera menyerahkannya sebelum tahapan selanjutnya. Ia juga meminta kepada para Camat agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetap menjaga netralitas selaku PNS. “Jika camatnya netral, keadaan daerah menjadi kondusif. Itulah yang kita harapkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Engkos Kosmala selaku Sekretaris Desk pemilukada melaporkan, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sementara Pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 pada hari Rabu, 27 Februari 2012 Jam : 09.50 WIB didapatkan hasil No. urut 1 memperoleh 14.399 (2,65%), No. 2: 78.152 (14,39%), No. 3: 171.265 (31,54%), No. 4: 140.231(25,83%), dan No. 5: 138.931 (25,59%). Sedangkan untuk Bupati dan wakil Bupati didapatkan No. 1: 41.151 (6,70%), No. 2: 50.831 (8,28%), No. 3: 79.206 (12,90%), No. 4: 24.474 (3,99%),No. 5: 18.267 (2,98%), No. 6: 119.225 (19,42%), No. 7: 226.359 (36,88%), dan No. 8: 54.280 (8,84%).

Kepala Bagian Tata Pemerintahan juga menyampaikan bahwa yang sudah menyerahkan laporan rekapitulasi perolehan suara sementara baru ada enam Kecamatan yaitu Tanjungkerta, Tanjungmedar, Ganeas, Cimalaka, Ujungjaya, dan Buahdua. Laporan hasil monitoring kampanye serta pemungutan suara dan penghitungan suara akan diolah lebih lanjut oleh Sekretariat Desk Pemilukada (Bagian Tata Pemerintahan) untuk selanjutnya ditanda tangani oleh Koordinator tiap- tiap tim. (ian)

 

Dugaan Korupsi: Pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Dipertanyakan

Medan, hariandilog.com - Pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2012 lalu bersumber APBD Provinsi Sumatera Utara. Dalam Pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa menelan biaya sebesar Rp 5.928.750.000 Kode Rekening 1010120014 dipertanyakan berpotensi kerugian keuangan negara. Yang mana balanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat yakni Pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa sebanyak 42.500 Buku dikerjakan CV Bintang Timur. CV Bintang Timur pada dokumen beralamat Jalan Hangtuah Nomor 17 Kelurahan Madras Hulu Kec Medan Polonia, Namun setelah ditelusuri alamat tersebut ternyata CV Bintang Timur sudah pindah sekira dua tahun dan alamat tersebut telah dihuni bermarga Pangaribuan. Konfirmasi kami kepada Ketua Panitia Willer Sitorus mengenai alamat CV Bintang Timur tersebut mengatakan bahwa kami tidak ada hak untuk melakukan verifikasi karena lelang ini melalui E-Proc (LPSE),”katanya pada Dialog belum lama ini. Di Berita Acara Serah Terima Barang bahwa tercantum Direktur CV Bintang Timur bernama Latifah Hanum dan Informasi dihimpun bahwa dia istri dari oknum DPRD Sumatera Utara. Parahnya lagi bahwa Latifah Hanum diduga menguasai proyek-proyek di Dinas Pendidikan Sumut mencapai miliaran rupiah mulai jenjang SD-SMK,”kata Sumber. Keterangan ini kami terima dari beberapa sumber memang itu benar mulai tahun anggaran 2011 lalu. Investigasi dilapangan kami menemukan berita acara serah terima barang Nomor: 036/BT/VIII/2012 dan di berita acara tidak tertuang tanggal-bulan begitu juga Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) nomor, dan tanggal tidak tertuang antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan PT/CV Bintang Timur terkait yang menyerahkan barang pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa kepada pihak penerima (sekolah). Kami menduga dengan tidak adanya nomor-tanggal surat perjanjian kerja patut dipertanyakan dan adanya dugaan korupsi pada anggaran pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa. Ironisnya lagi setelah kami konfirmasi mengenai isi berita acara serah terima barang sesuai yang tertera sebanyak 85 judul, jumlah volume 4x85 = 340 volume, kepada beberapa sumber menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa. Hasil investigasi kami dilapangan bahwa terdapat adanya kardus bertuliskan Buku Profil APBD 2012 tertera Atlas Tematik bahkan kardus tersebut berbeda isinya antaralain Kamus Bahasa Inggris, Kamus Geografi, Kamus Sosiologi dan selain itu adanya isi Gelobe, Dadu, Kartu Joker dan lainnya. Apakah itu namanya Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa. Termasuk adanya pengadaan Komputer Merk Asus dan Printer Merk Cannon LBP 3300. Anehnya lagi Kamus Bahasa Inggris yang dikeluarkan Balai Pustaka dan harganya tidak tertera. Pokoknya kata Sumber pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa tidak hal yang demikian dan bertolak belakang syogianya harus memiliki bermuatan karakter. Pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Berbasis Karakter Bangsa sebanyak 42.500 buku tersebut tidak tepat sasaran dan asumsi dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp 2 miliar lebih dari harga anggaran penawaran sebesar Rp 5.858.625.000. Perlu diketahui kata Sumber bahwasanya pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Sumatera Utara diduga kepentingan oknum-oknum tertentu. Termasuk Pengadaan Buku Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK berbasis karakter bangsa makanya diminta kepada penegak hukum melakukan penyelidikan maupun penyidikan karena kuat dugaan bermuatan korupsi. (tim)

 

Kejati Banten Mandul, Korupsi Merajalela

Banten, hariandialog.com - Kalangan penggiat anti korupsi di Banten  menilai  kinerja Kejaksaan Tinggi  (Kejati) Banten  tidak becus dalam menangani  kasus-kasus korupsi, khususnya yang diduga melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.  Hingga saat ini, belasan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan sejumlah LSM dan aktivis mahasiswa masih mengendap di Kejati Banten.

Sejumlah aktivis penggiat anti korupsi di Serang kepada Dialog,  pekan lalu mengatakan, kendati selama ini  pihak Kejati Banten  banyak melakukan penyelidikan atas sejumlah dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat di daerah ini, namun tak satu pun  kasus  tersebut  dilimpahkan ke pengadilan.

“Akibat  tidak becusnya kinerja Kejati Banten,  kepercayaan publik terhadap aparat hukum  hilang,” ujar seorang aktivis LSM.Karena itu, dia meminta Kejati Banten  tidak pandang bulu dalam mengusut kasus-kasus korupsi. Sejumlah kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat harus segera dituntaskan sehingga  mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Menurut para penggiat anti korupsi, lambannya penanganan kasus itu berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadikan para calon tersangka sebagai ‘ATM’ berjalan. Hal ini sangat bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah.

“Kita khawatir kalau kasus ini tidak segera dituntaskan, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi praktek mafia hukum dan makelar kasus yang menjadikan para tersangka sebagai ‘ATM’ berjalan,” kata sumber yang menolak disebutkan namanya.

Kalangan aktivis LSM berencana jika  kasus dugaan korupsi tidak mampu dituntaskan Kejati Banten, mereka akan membuat surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan sepervisi terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Banten  yang telah menghabiskan anggaran negara hingga miliaran.

Sementara anggota aktivis lainnya,  menegaskan, kinerja aparatur penegak hukum khususnya  Kejati Banten tidak becus, karena  puluhan kasus  dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat,  seluruhnya mengendap, dan tidak pernah ditindaklanjuti.Ia mengungkapkan, puluhan kasus korupsi yang sebelumnya telah diadukan dan diproses melalui penyelidikan, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut. Karena selain mengendap, prosesnya juga raib di tingkat penyelidikan kejaksaan."Kalau dihitung, mungkin sudah tidak terbilang lagi, kasus-kasus korupsi yang pernah diselidiki Kejati Banten, tetapi sampai saat ini, kita tidak tahu dikemanakan sejumlah kasus korupsi tersebut, karena selain tidak pernah dibeberkan tahap penyelesaiannya, dapat ditindak lanjuti atau tidak, oknum kejaksaan juga terkesan tertutup, terhadap tindak lanjut kasus yang dikerjakan," katanya.

Menurut catatan Dialog, sejumlah kasus korupsi yang pernah disodori sejumlah lembaga swadaya masyarakat kepada Kejati Banten  adalah dugaan korupsi di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. Dugaan korupsi terjadi pada pembangunan gedung Kwarda Pramuka dengan jumlah  anggaran sebesar Rp 11.310.137.000. Kerugian Negara mencapai Rp 3.000.000.000,-  akibat mark-up anggaran dan pengurangan volume kegiatan.Lainnya, mark-up anggaran rehabilitasi jaringan irigasi Ciliman dengan jumlah anggaran Rp 66.950.000.000,-. Total kerugian Negara mencapai Rp 52.394.390.000,- Anggaran untuk kegiatan dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan situs Tasikardi juga di mark-up. Pengerjaan proyek  dengan total anggaran  Rp 925.175.000,- tidak sesuai spesifikasi dan standar keteknisan sehingga cacat mutu. Jumlah  kerugian negara Rp 300.000.000,-Proyek lainnya yang menjadi catatan penggiat anti korupsi adalah proyek pembangunan abrasi Pantai Sumur di Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau-Cidurian,  dengan anggaran sebesar Rp 5.982.500.000,- dan proyek pembangunan prasarana pengamanan abrasi pantai Cigorondong dengan anggaran sebesar Rp 1.490.000.000,-.

Selain itu, pembangunan prasarana pengamanan abrasi pantai Taman Jaya sebesar Rp 6.614.971.000,- Pengerjaan ketiga  proyek ini tidak sesuai spesifikasi  sehingga merugikan keuangan Negara Rp 3.300.000.000,-. Sedangkan proyek yang diduga fiktif adalah swakelola pengamanan darurat Pantai Cigorondong dengan nilai anggaran sebesar Rp 300.000.000,-

Kasus korupsi yang mengendap di Kejati Banten di antaranya adalah dugaan korupsi penggunaan dana hibah pembangunan proyek Islamic Centre Cilegon (ICC) tahun 2010 dan 2011, senilai Rp 16,5 miliar.

Selanjutnya, pengelolaan dana hibah di KPU Banten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 sebesar Rp 132,5 miliar, pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun 2011 di Distamben Banten senilai Rp4,4 miliar.

Selain itu, kasus pengadaan lahan SMKN 6 Kota Serang tahun 2010 senilai Rp2 miliar, pengadaan Mushaf Al Bantani di Biro Kesra Pemprov Banten tahun 2011 senilai Rp8,4 miliar, pembangunan Jalan Serdang, Kabupaten Serang, tahun 2012 senilai Rp4 miliar,
pengadaan kapal motor di DKP Banten tahun 2011 senilai Rp10,4 miliar, dan pengadaan lahan Samsat Sepatan di Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten tahun 2011, senilai Rp1,4 miliar, yang ketika itu Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, di jabat oleh Sutadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala DBMTR Banten.

Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa mendesak Kejati Banten agar tegas memberantas korupsi di Banten. Diungkapkan, aroma korupsi di Banten cukup kental, namun pelakunya hanya sedikit yang diseret ke meja hijau. (fery)

 

Kuliner Gemek Siap Bersaing dengan Kuliner Modern

Kuningan,Dialog - Paguyuban Pedagang Kaki Lima Gemek, Kelurahan Kedungwunibarat Udoyekti, Kecamatan Kedungwuni, Kab.Pekalongan yang diketuai Saiful Muzab saat ini mempunyai anggota 108 orang. “Sebagai usaha makanan tradisional yang rata-rata kuliner kami di Gemek siap bersaing dengan jajanan modern ,” jelas Saiful kemarin. Pedagang yang ada menempati 72 selter dengan luas 3 x 6 meter atau los di shift pagi siang dan malam, keberadaan lokasi ini berkat bantuan pemerintah dari APBN.
Berbagai makanan yang telah tersedia diantaranya pindang Tetel ,mengono es dawet, es buah warung kluban, pecel lele  dan lain-lain makanan tradisional lainnya. “ Ya kami harap untuk menunjang kegiatan mendatang agar pemda dan dinas instansi lainnya jika ada acara kami harap bisa diselenggarakan di lokasi kuliner Gemek ini,”harap Saiful. (mulus mulyadi)

 

P2IP Desa Buninegara Diduga Sarat dengan Korupsi

Majalengka, hariandialog.com - Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (P2IP) senilai Rp 250 juta yang dialokasikan di Desa Buninegara, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2012, dinyatakan ditolak dan tidak ditandatangani oleh Tim dari dinas terkait Provinsi Jabar yang dituangkan dalam barita acara tanda selesainya pekerjaan program tersebut yang berakhir Desember 2012 lalu.

Penolakan itu karena dugaan terjadinya beberapa pelanggaran dan penyimpangan yang merugikan uang negara. Panitia pelaksana P2IP di desa itu, mulai dari Kepala Desa, Obir, Ahmad (ketua) , Eman Sutisna (Sekretaris), Iin (bendahara) dan pelaksana lainnya yang kesemuanya masih keluarga kades disinyalir telah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan wewenang akibatnya program tersebut hingga kini terkatung-katung tak kunjung selesai.

Menurut beberapa warga Desa Buninegara, P2IP yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan membangun infrastruktur demi mendongkrak perekonomian masyarakat kini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 250 juta untuk pembangunan infrastruktur yang digunakan hanya sekitar puluhan juta rupiah. “ Terus sisanya kemana ? sudah bisa ditaksir program yang dikerjakan 200 meter pengaspalan jalan blok, dan penambalan dua gang masuk blok yang sampai sakarang belum direalisasikan,”ujar seorang warga.

Warga juga mengatakan, dalam pembentukan panitia itu tidak dilaksanakan secara musyawarah yang seharusnya membentuk Pokmas (kelompok masyarakat). Tapi itu langsung ditunjuk oleh kades yang semuanya masih keluarga kades Obir. Karena itu kami berharap agar aparat berwenang terutama Camat Malausma bertindak tegas, sehingga P2IP dapat dirasakan oleh masyarakat bukan kepentingan pribadi.

Entis, pelaksana lapangan P2IP mengakui bahwa pekerjaan termasuk menambalan jalan Gang hingga kini belum dilaksanakan. Ia menyebutkan, dana yang dikeluarkan mulai pengaspalan jalan sepanjang sekitar 200 meter hingga rencana penambalan jalan Gang diperkirakan hanya menghabiskan 50 persen dari total yang diterima sebesar Rp 250 juta.

“Ya, kami dilapangan tidak bisa bicara apa-apa, dan masalah keuangan itu semua diatur oleh kuwu, ketua, dan bendahara, kami tidak tahu-menahu,”kata Entis.

Camat Malausma, Mohamad Hapidin, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah mencium gelagat ketidakberesan dalam pelaksanaan P2IP di Desa Buninegara. Namun, sejauh ini Hapidin belum mengambil tindakan tegas terhadap Kades Obir selaku pembina pelaksanaan program tersebut di desanya.

“Kadesanya memang sudah saya panggil untuk segera diselesaikan program P2IP yang belum dilaksanakan termasuk perbaikan jalan ke gang-gang dan saya akan minta pertanggungjawabannya sesuai dengan RAB,”tegas Camat. (fahrul)

 

Page 126 of 134

PILIHAN REDAKSI

Dihadiri Gubernur, Silaturahmi IKM Babel Meriah
Dihadiri Gubernur, Silaturahmi IKM Babel Meriah Jakarta, hariandialog.com - 14-7-19 - Ikatan Keluarga Masyarakat Bangka Belitung (IKM Babel), Minggu (14/7), menggelar acara “Silaturahmi...
Silahturahmi Insan Pers Gubsu dan Wagub Batal, Staf Humas dan Wartawan Berjoget Ria
Silahturahmi Insan Pers Gubsu dan Wagub Batal,...

Medan,hariandialog.com- Silahturahmi yang digelar Biro Humas Sekdaprovsu...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Bupati: Membangun Badung untuk Membahagiakan Masyarakat
Bupati: Membangun Badung untuk Membahagiakan... Denpasar, hariandialog.com - 1-7-19 - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup. I Ketut Suiasa dan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa bertatap...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan