Hariandialog,Wednesday 13 June 2018, 09:35

Anas Urbaningrum dan Siti Fadilah Ajukan PK Hakim Agung Artidjo Alkostar Pensiun

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariadialog.com- -  27-05-2018.    Setelah Hakim
Agung yang terkenal tidak ada kompromi dengan para terdakwa kasus
korupsi yaitu Artidjo Alkostar pensiun per  27 Mei 2018 karena usia
sudah 70 tahun ada dua terpidana korupsi mengajukan Peninjauan Kembali
(PK). Terpidana yang mengajukan PK tersebut adalah Anas
Urbaningrum (mantan Ketua Partai Demokrat) dan Siti Fadilah (mantan
Menteri Kesehatan RI. Keduanya menjabat saat Presiden RI adalah Susilo
Bambang  Yudoyono.

Hal tersebut terlihat jelas dimana mantan politisi Partai
Demokrat, Anas Urbaningrum jelang mengikuti sidang perdana pengajuan
Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi dan pencucian uang proyek P3SON
Hambalang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24-05-2018). Anas
Urbaningrum ,menjadi  terpidana tindak pidana korupsi pada proyek
Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)
Hambalang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Anas Urbaningrum,
kini mengajukan upaya hukum PK.

Saat Anas mengajukan Kasasi, Hakim MA Artidjo  malah
melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara serta denda Rp 5
miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Bahkan, mantan Ketua Fraksi
Partai Demokrat di DPR RI itu pun diwajibkan membayar uang pengganti
sebesar Rp 57.592.330.580.

M antan Menteri Kesehatan era Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), Siti Fadilah Supari juga mengajukan PK pada 15 Mei
2018. Dalam kasusnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Siti Fadilah Supari dengan
hukuman empat tahun penjara. Dia juga didenda membayar Rp 200 juta
subsider dua bulan kurungan.Selain itu, majelis hakim juga memberikan
hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti Rp 1,9 miliar
dikurangi Rp 1,35 miliar.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru
bicaranya Febri Diansyah  (27-05-2018)  meyakini Mahkamah Agung (MA)
akan memproses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dua terpidana kasus
korupsi secara independen.Sebab, pengajuan PK dua terpidana kasus
korupsi tersebut berbarengan dengan pensiunnya hakim agung, Artidjo
Alkostar, yang terkenal menakutkan oleh para koruptor.

Menurut Febri Diansyah, pengajuan PK oleh dua terpidana
kasus korupsi tersebut tidak terkait dengan pensiunnya Artidjo. KPK
percaya bahwa MA masih memiliki hakim yang berintegritas dan
berkomitmen dalam memberantas korupsi. "MA bisa membuktikan
sebaliknya, bahwa masih ada hakim-hakim yang berintegritas di sana
seusai peninggalah dari Artidjo Alkostar," kata Febri.

Memang kata Febri, pengajuan PK merupakan hak terpidana
korupsi. Dia mengatakan bahwa kasus para koruptor sudah diuji secara
berlapis dan sesuai dengan pertimbangan majelis hakim.  "Terpidana
punya hak untuk mengajukan PK, sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi.
Kan ada beberapa syarat di sana. Jadi silakan saja, nanti KPK akan
menghadapi. Kita lihat saja nanti bagaimana putusan PK terhadap kedua
terpidana," jelasnya.  (bernam/bing)

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan