Hariandialog,Sunday 21 October 2018, 10:10

APG dan Sekarda Pilot dan Pramugari Mogok Angkut Pemudik

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com.-    02-06-2018.  Di tengah
suasana bulan Ramadan dan jelang dimulainya arus mudik lebaran tahun
ini, muncul kabar tidak mengenakkan bagi para penumpang pesawat Garuda
Indonesia. Bagaimana tidak, ribuan pilot mereka mengancam akan
melakukan aksi mogok kerja atau tak mau terbang. Bahkan disebut-sebut,
aksi itu akan dilakukan saat arus mudik Hari Raya Idul Fitri.

Setidaknya ada 1.300 pilot dan 5.000 kru maskapai Garuda
tergabung dalam Sekretariat Bersama Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan
Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) yang bakal ikut dalam aksi tersebut.
Rupanya, aksi mogok terbang itu merupakan buntut dari belum adanya
titik terang atas diskusi dari tuntutan para pilot yang diajukan pada
2 Mei 2018 lalu.

Saat itu, mereka memang sudah menyampaikan ancaman tersebut.
Pemicunya adalah masalah internal perusahaan. Antara lain adalah
pertama, kegagalan dalam perubahan sistem penjadwalan crew menyebabkan
sejumlah pembatalan dan penundaan penerbangan. Kedua, rusaknya sistem
dan keuangan di Garuda yang dinilai akibat gemuknya direksi.

Pada 2015, direksi perusahaan penerbangan pelat merah
tersebut berjumlah tujuh orang, 2016 berjumlah delapan orang dan 2017
berjumlah sembilan orang. Padahal, standar airline disebut lima sudah
cukup.

Presiden Asosiasi Pilot Garuda, Kapten Bintang Handono,
menyatakan apabila tidak ada rencana baik dari pemerintah untuk
menyelamatkan Garuda maka mereka akan melakukan mogok. Dia juga
membenarkan bahwa aksi itu dilakukan kemungkinan saat arus mudik.

Bintang menyebut bahwa pilot dan kru Garuda Indonesia menuntut agar
ada pergantian direksi Garuda serta pengembalian aturan yang
sebelumnya diganti. Misalnya, hanya terdapat lima awak kabin untuk
melayani penumpang. Bahkan, beberapa penerbangan pada pesawat 737-800
hanya diberikan empat awak kabin. Padahal, standarnya harus terdapat
enam awak kabin di setiap pesawat Boeing 737-800 agar dapat memberikan
layanan standar 5 stars airlines dan memenuhi standar safety.

Meskipun demikian, Bintang mengungkapkan tujuan utama mereka
sebenarnya bukanlah demo dengan aksi mogok itu melainkan meminta
pemerintah memenuhi tuntutan mereka, salah satunya adalah melakukan
perombakan pada direksi BUMN tersebut. "Ini harus segera dilakukan.
Karena, jika tidak, Garuda akan semakin terpuruk dan waktu semakin
dekat," kata Bintang kepada VIVA, Jumat, 1 Juni 2018.

Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan Nasution, menyadari mogok
kerja yang akan dilakukan bisa berdampak pada banyak pihak, termasuk
pelayanan terhadap masyarakat. Tetapi dia meyakini, sesuai dengan
Undang-undang Tenaga Kerja, mogok adalah hak dasar dari pekerja.
"Kalau kami tidak didengar maka ini (mogok) legal. Kami tidak
menginginkan mogok, tapi kami bisa," katanya di kawasan Gatot Subroto,
Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Tak ingin seperti Merpati

Ketua Harian Sekarga, Tomy Tampatty, mengklaim mogok yang akan
dilakukan Sekretariat Bersama Sekarga dan APG merupakan bentuk
komitmen tinggi mereka dalam menjaga kelangsungan Garuda dan untuk
memberikan pelayanan yang paripurna kepada customer.

Kedua, mereka juga berkomitmen dalam menjaga keselamatan, dan keamanan
penerbangan. Tomy menyampaikan sejak Rapat Umum Pemegang Saham pada
April 2017, terjadi mismanajemen di tubuh PT Garuda Indonesia.
"Mismanajemen itu saya kira publik sudah mengetahui bagaimana selama
ini. Pelayanan Garuda itu mulai menurun, di antaranya sejak Desember
2017 itu sampai detik ini sering terjadi penundaan penerbangan atau
delay, dan juga terjadi pembatalan penerbangan atau cancel. Dan
keluhan publik ini sudah menjadi viral, belum lagi
permasalahan-permasalahan lain di tubuh Garuda," kata Tomy saat
dihubungi VIVA, Jumat, 1 Juni 2018.

Tomy menuturkan masalah-masalah lain yaitu masalah
industrial, manajemen banyak melakukan pelanggaran atas perjanjian
kerja bersama (PKB) yang sudah disepakati, direktorat niaga, penjualan
tiket maupun kargo. Dia mengatakan permasalahan-permasalahan itu sudah
mereka sampaikan ke pemerintah, namun belum ada tanggapan.

"Kami menyatakan bahwa tidak ada jalan lain yang bisa kami lakukan
kecuali kami melakukan mogok. Biar pemerintah memberikan perhatian
atau atensi, dan mogok yang kami lakukan ini tujuannya adalah, catat
besar-besar, demi untuk menyelamatkan kelangsungan Garuda, dan demi
untuk kepentingan customer," kata dia.

Selain itu, agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja
manajemen. Dan diharapkan tidak ada lagi delay, pembatalan, dan
kelalaian dalam pelayanan terhadap penumpang.  "Dan juga ke depan kami
harapkan citra Garuda bisa tumbuh kembali atau naik kembali terutama
dalam on time performance. Peringkat on time performance pertama bukan
Garuda, tapi Batik," ujarnya.

Tommy membenarkan mogok yang akan mereka lakukan itu bukan
tujuan utama. Tujuan utama mereka adalah mendesak pemerintah, dalam
hal ini Presiden Jokowi, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, untuk
secepatnya melihat permasalahan yang ada di tubuh Garuda. Sebab,
mereka khawatir, akibat kondisi itu kerugian makin menjadi, dan yang
terancam adalah kelangsungan Garuda. "Kami tidak mau Garuda jadi
seperti Merpati," tuturnya.

Mereka juga tidak mau Garuda dikelola atau dipimpin oleh orang-orang
yang tidak memahami bisnis penerbangan komersial. Oleh karena itu,
mereka menyerukan evaluasi total terhadap manajemen demi menyelamatkan
flights career, dan untuk rakyat Indonesia."Demo akan tetap kami
lakukan. Namun waktunya akan kami sampaikan secara resmi pada publik,
melalui press rilis yang akan kami keluarkan dalam waktu dekat,"
katanya.

Lebih lanjut, Tommy juga menegaskan ancaman aksi itu bukan karena
persoalan kesejahteraan. Dia menegaskan bahwa semua untuk kebaikan
Garuda itu sendiri."Ada hal yang salah kami koreksi. Ngeri juga Garuda
rugi terus," sebutnya.

YLKI Menolak

Atas rencana tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pun buka
suara. Mereka menolak rencana mogok Sekarga dan APG karena akan
mengganggu pelayanan pada konsumen sebagaimana dijamin dalam UU
Perlindungan Konsumen, dan juga UU tentang Penerbangan bahwa konsumen
berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat
menggunakan jasa penerbangan.

Sebaliknya, YLKI bisa menghargai rencana mogok tersebut jika tidak
berimbas pada aspek pelayanan pada konsumen.

Tapi mereka melihat rencana mogok total Sekarga dan APG pada akhirnya
adalah bentuk nyata pelanggaran hak-hak konsumen. Dan hal tersebut
bisa menimbulkan sikap antipati konsumen kepada Sekarga dan APG,
bahkan kepada keseluruhan imej GA sebagai perusahaan penerbangan.
(vv/zak).

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan