Hariandialog,Thursday 21 March 2019, 05:07

Terhadap Terdakwa Korupsi ICW Kritisi Vonis Pengadilan Tipikor

PDFPrintE-mail

 

Jakarta, hariandialog.com.- 16-12-2018.  Indonesia
Corruption Watch (ICW) mengkritisi vonis Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) untuk  kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Kritisi yang disampaikan ICW, karena vonis yang dijatuhi kepada para
kepala daerah yang terkait korupsi masuk kategori sedang.
"Kami masih kecewa terhadap putusan Pengadilan Negeri,
Mahkamah Agung dan tuntutan KPK yang masih kami anggap sedang terhadap
para Kepala Daerah terlibat korupsi," kata peneliti ICW, Kurnia
Ramadhana kepada para wartawan di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV
D, Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu..
Kurnia menyebutkan para kepala daerah yang jadi terdakwa
korupsi dijatuhi hukuman pidana, jika diambil angka rata-rata, berada
di kisaran 6 tahun 4 bulan penjara. Vonis itu dinilai masih sedang dan
belum mampu memberi efek jera terhadap kepala daerah yang terlibat
korupsi..
Bahkan ICW juga menyoroti soal disparitas mulai dari
tuntutan hingga hukuman bagi para kepala daerah tersebut. Kurnia
mengatakan ada perbuatan yang hampir sama, namun tuntutan hingga
vonisnya berbeda. Sehingga disparitas sangat terlihat. "Ada disparitas
tuntutan. Ada kasus yang dimensinya sama, pasal dakwaan sama, nilai
kerugian sama, misalnya kasus mantan Bupati Dompu kerugian negara Rp
3,5 miliar, tuntutan 2,5 tahun. Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh,
kerugian negara hampir sama Rp 4 miliar, tuntutan Abdullah Puteh 8
tahun," terang Kurnia menggambarkan contoh yang disparitas.
KPK pun merespon kritik soal ICW tersebut. Menurut KPK, ICW
perlu melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan agar
penilaiannya lebih komprehensif. "KPK tentu terbuka dengan kritik dari
masyarakat. Namun, untuk tuntutan, saya kira sangat terbatas cara
pandangnya jika hanya melihat tuntutan penjara. Karena justru KPK
mengembangkan tuntutan pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan
dan penerapan pasal tambahan seperti gratifikasi dan pencucian uang
untuk sejumlah kepala daerah. Agaknya akan lebih komprehensif jika
kajian terhadap hal tersebut juga dilakukan. Selain itu, jika serius
mungkin ada baiknya fakta-fakta yang muncul di sidang juga dicermati,"
kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Minggu
(16/12/2018).
Begitu juga soroatan ICW terhadap Mahkamah Agung (MA)
memvonis para pelaku korupsi tak bisa digeralisir. MA mengatakan hakim
menjatuhi hukuman bagi para terdakwa berdasar pada perbuatan yang
didakwakan dan bukti-bukti yang muncul di persidangan.
"Jangan digeneralisir itu ditambah semuanya, dibagi rata
kemudian sama dengannya berapa kan nggak begitu. Kalau mengadili
korupsi, ada yang Rp 4 juta sampai ke kasasi, Rp 7 juta sampai ke
kasasi, seperti itu harus dihukum oleh hakim itu satu tahun ke atas.
Karena undang-undang mengatakan nggak boleh di bawah satu tahun kan,
pasal 3 (UU Tipikor). Ada juga yang besar itu suap, yang terjadi ke
pejabat itu kan sudah ada ketentuan masing-masing," kata jubir MA,
Suhadi menggambarkan terkait vonis atau hukuman dari hakim MA..
Berikut sejumlah vonis kasus korupsi kepala daerah terbaru:
1. Wali Kota Tegal Non Aktif, Siti Masitha alias Bunda Sitha divonis
hakim 5 tahun penjara terkait kasus suap. Ia juga dijatuhi hukuman
denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.
2. Bupati Klaten non aktif, Sri Hartini dijatuhi vonis penjara 11
tahun oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang
terkait suap dan gratifikasi. Sri juga dibebani denda Rp 900 juta
dengan subsider 10 bulan kurungan.
3. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari divonis 10
tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Rita
terbukti menerima uang gratifikasi Rp 110.720.440.000 terkait
perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Hak politik Rita dicabut
hakim selama 5 tahun.
4. Bupati Kebumen nonaktif, Yahya Fuad, divonis 4 tahun penjara dan
dicabut hak politiknya selama 3 tahun terkait kasus suap. Hakim
menyatakan Yahya terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp
12,03 miliar yang berasal dari fee sejumlah proyek.
5. Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif divonis 6 tahun penjara
dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Abdul Latif terbukti
menerima suap Rp 3,6 miliar terkait pembangunan ruang perawatan di
RSUD Damahuri Barabai. Dia mengajukan banding atas vonis ini.
6. Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan divonis 4 tahun 6 bulan
penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan. Rudi diyakini hakim
bersalah karena menerima suap dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan
Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.
7. Bupati Ngada nonaktif Marianus Sae dijatuhi hukuman 8 tahun penjara
dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim
Pengadilan Tipior Surabaya. Dia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa
pencabutan hak politik selama 4 tahun.
8. Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih divonis hukuman bui selama
6,5 tahun. Imas terbukti menerima duit suap Rp 410 juta dalam kasus
perizinan pembuatan pabrik di Subang.
9. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam divonis 12 tahun penjara
dan denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan pada tingkat
pengadilan negeri. Dia juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan
hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7
miliar. Hukuman penjaranya kemudian bertambah menjadi 15 tahun pada
tingkat banding. Namun, MA mengurangi hukuman Nur Alam jadi 12 tahun
lewat putusan kasasi. Denda yang dibebankan kepada Nur Alam juga
dikurangi menjadi Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan.
10. Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dan
denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zumi terbukti bersalah
menerima gratifikasi serta memberi suap. (dbs/bing)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Canangkan Program WBBM, Pemberian Hak-Hak Narapidana Semakin Pasti
Canangkan Program WBBM, Pemberian Hak-Hak... Jakarta. Hariandialog. Com - Ditjen Pemasyarakatan (PAS) mendeklarasikan Pemberian Hak Remisi, Integrasi Narapidana dan Anak serta Pencanangan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu Tidak Maksimal

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu T…

Bengkulu, hariandialog.com – 31-1-2019 - Rumah sakit milik Pemerinta...

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terkendala Dokter Spesialis”

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terken…

Bengkulu, hariandialog.com - 24-1-19 - Direktur RSUD dr M.Yunus Beng...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan