Hariandialog,Thursday 22 August 2019, 16:26
  • Create an account

Pasca Mati Listrik Massal Plt Dirut PLN Dan Menteri BUMN Digugat Rp 40 Trilun

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com.- 09-08-2019.  Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum mendaftarkan gugatan class action
terhadap Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani, Menteri BUMN Rini
Soemarno, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait mati listrik
massal . Selain itu, lembaga itu menyertakan nama Menteri ESDM
Ignasius Jonan yang diduga terlibat sebagai turut tergugat.

"Kita lihat pernyataan atau statement dari Dirut PLN
sendiri menyatakan bahwa PLN hanya memberikan kompensasi bukan
memberikan ganti rugi," kata salah satu advokat dari LKBH, Mulkan
Let-Let, usai mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, Jumat.

Menurut dia, dampak mati listrik massal 4-5 Agustus 2019
lalu tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian kompensasi. Tapi,
dia menilai ada kerugian perdata baik materil ataupun imateril. "Itu
kan pertanggungjawaban hukumnya menurut kita itu tidak sesuai di mana
dalam UU Tenaga Listrik kan Pasal 29 sudah menjelaskan bahwa harus ada
pertanggungjawaban ganti rugi. Begitupun Pasal 19 UU Perlindungan
Konsumen memberikan penjelasan bahwa harus ada pertanggungjawaban
dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi," jelas  Mulkan kepada
wartawan di PN Jakarta Selatan.

Gugatan Class action tersebut teregister dengan Nomor:
653/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dan menuntut pihak PLN untuk membayar
sebesar Rp 20 triliun dan Menteri BUMN Rp 20 triliun. Uang tuntutan
itu nantinya dititipkan ke pengadilan apabila memang dikabulkan. "Bagi
masyarakat yang merasa dirugikan secara perdata baik materil maupun
nonmateril nanti bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan untuk mengambil ganti rugi padamnya listrik akibat
dampak dari mati listrik itu ," ungkap Mulkan.

Saat mengajukan gugatan ini, dia tak membawa sejumlah
barang bukti atau para korban yang terdampak mati listrik massal.
Barang bukti akan diajukan apabila memang diperlukan atau diminta oleh
pengadilan.  "Jadi nanti dibuat dalam bentuk permohonan lalu diajukan
ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu nanti ada penetapan dari
pengadilan. Karena buktinya nanti tinggal masyarakat mengajukan,
misalnya kebakaran, kebakaran itu seperti apa dibuktikan yang rumahnya
kebakar gitu, nanti disampaikan diajukan dalam bentuk permohonan,
permohonan itu nanti disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan," jelas  Mulkan lagi.

Berdasarkan laman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
class action merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang
memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang (jumlah
yang tidak banyak), bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan
kepentingan para penggugat yang berjumlah ratusan, ribuan, ratusan
ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan
atau kerugian. “Jadi kita peduli akan konsumen dan mewakili para
konsumen yang dirugikan pihak PT PLN,” terangnya. (tob)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media Baru”
Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media... Bengkulu, hariandialog.com – 15-8-2019 - Kekhawatiran terhadap penguasaan dunia sosial oleh negara kapitalis Amerika dengan lima perusahaan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi Pelayanan Publik
Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi... Denpasar, hariandialog.com - 2-8-2010 - Asisten Ombudsman RI (ORI) Unit Kerja Khusus  Reformasi dan Transformasi Kelembagaan ( UKKRTK ) Perwakilan...
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional 2019
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek...

Denpasar, hariandialog.com - 30-8-2019 - Kabupaten Badung masuk nominasi...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan