Hariandialog,Thursday 22 August 2019, 16:26
  • Create an account

Dorong Sektor UMKM Berkembang, Status LPDB Harus Jadi LPND

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) optimis  mampu menyalurkan dana bergulirnya sebesar Rp1,5 triliun pada tahun ini. Hingga Juli 2019, telah tersalurkan Rp793,6 miliar dan diharapkan hingga akhir Agustus 2019 sebesar Rp850 miliar - Rp900 miliar.

Direktur Utama LPDB - KUMKM, Braman Setyo, mengatakan secara total sejak awal berdirinya Badan Layanan Umum (BLU) ini, sudah digulirkan dana sebanyak Rp9,3 triliun dengan jumlah mitra 4.323 unit dan 1,019 juta end user. Total tenaga kerja yang dikaryakan melalui dana bergulir ini mencapai 1,857 juta orang.

"Kita tawarkan suku bunga yang sangar murah yaitu 4,5 persen per tahun pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. 5 persen pertahun untuk sektor riil dan 7 persen untuk sektor simpan pinjam," ujar Braman Setyo dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema 13 Tahun Kiprah LPDB dalam Mengembangkan Koperasi dan UKM di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (13/8).

Braman mengakui dalam mengejar target penyaluran dana bergulir tersebut, ada kendala yang dihadapinya, yaitu ketiadaan akses pelayanan di daerah. Hal ini karena regulasi yang tidak mengizinkan LPDB-KUMKM membuka cabangnya di daerah. Oleh sebab itu perlu ada perhatian dari pemerintah agar status BLU ini dapat ditingkatkan setara dengan Badan atau Lembaga yang lansung di bawah Presiden atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Menurutnya dengan cara tersebut maka LPDB-KUMKM akan lebih mudah menyalurkan dana bergulirnya kepada mitra-mitranya. Sebab dengan perubahan status tersebut secara otomatis LPDB akan mendapatkan previllage untuk membuka kantor cabang di daerah.

"Keuntungannya nanti kita bisa bikin cabang jadi infrastruktur yang sampai ke daerah secara otomatis akan terbentuk dengan sendirinya," ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eni Sri Hartati, menyatakan sektor UMKM di Indonesia selama ini kurang terurus dengan baik. Padahal 96 - 99 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor ini. Sayangnya banyak kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap UMKM.

Sebagai contoh banyaknya BLU yang dibentuk Kementerian dan Lembaga untuk mengurusi UMKM namun dalam eksekusinya tidak benar-benar melakukan pendampingan termasuk menyalurkan pembiayaan. Oleh sebab itu Eni berharap LPDB-KUMKM menjadi BLU yang benar-benar pro terhadap sektor ini.

"Kalau Pemerintah mau serius mendongkrak akselerasi pertumbuhan ekonomi, uruslah kekuatan utama kita sektor UMKM. Semua kebijakan peningkatan, akses pembiayaan dan pemasaran atau apapun itu justru yang utamanya adalah UMKM," kata Eni.

Hal senada diurakan Ketua Komite Tetap Bidang Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sharmilla, membenarkan status LPDB harus diperkuat oleh pemerintah sendiri. Termasuk diantaranya dengan menambahkan modal dana bergulir kepada UMKM. Pasalnya dengan dana Rp1,5 triliun tahun ini dirasa masih belum dapat mencukupi kebutuhan dana dari pelaku UMKM.

"Kalau dana bergulir itu terbatas, sementara UMKM meningkat terus, jadi bagaimana bisa mengcover seluruhnya. Koperasi jumlahnya juga meningkat, kan nggak mungkin bisa tercukupi (dana Rp1,5 triliun)," tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Rektor III Bidang Riset dan Kerjasama Ikopin, Yunita Indriani, menyampaikan bahwa status LPDB-KUMKM memang harus diperkuat agar penyaluran dana dan penerimaan proposal pengajuan dana di daerah dapat lebih cepat. Diakuinya bahwa isu yang berkembang sementara ini proses pencairan dana bergulir dianggap terlalu lama.

"Kalau pemerintah mau serius tangani UMKM maka LPDB ini harus didudukkan sebagai lembaga pembiayaan yang diberikan porsi besar. Jadi LPDB punya kewenangan yang lebih luas,"  pungkas Yunita.(rizal)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media Baru”
Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media... Bengkulu, hariandialog.com – 15-8-2019 - Kekhawatiran terhadap penguasaan dunia sosial oleh negara kapitalis Amerika dengan lima perusahaan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi Pelayanan Publik
Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi... Denpasar, hariandialog.com - 2-8-2010 - Asisten Ombudsman RI (ORI) Unit Kerja Khusus  Reformasi dan Transformasi Kelembagaan ( UKKRTK ) Perwakilan...
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional 2019
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek...

Denpasar, hariandialog.com - 30-8-2019 - Kabupaten Badung masuk nominasi...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan