Hariandialog,Monday 19 June 2017, 06:44

Hak Angket Revisi UU KPK ICW Menyebut Untuk Mengintervens

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - 11-06-2017 – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menyebutnya kepada para wartawan di kantornya di bilangan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, mayoritas panitia hak angket merupakan pendukung revisi UU KPK dan disebut dalam kasus korupsi e-KTP.

Sehingga, LSM ICW itu menyimpulkan hak angket tersebut bertujuan untuk mengintervensi penanganan kasus e-KTP dan upaya pelemahan KPK.

“Ada 15 nama yang dicatat oleh ICW yang menyetujui dan mendukung revisi UU KPK. Bahkan ada beberapa nama di dalam panitia angket yang disebut-sebut dalam kasus mega korupsi  e-KTP. Diantaranya Risa Mariska, Arteria Dahlan, Junimart Girsang, Dossy Iskandar, Desmond Mahesa (juga disebut di sidang kasus e-KTP), Supratman Andi Agtas, Mulfachri Harahap, Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Mukhamad Misbakhun, John Kenedy Aziz, Taufiqulhadi, Ahmad M Ali. Ada juga Agun Gunanjar. Dan hal itu terungkap  pada saat  sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta,” jelas Almas Sjafrina.

Menurutnya bila  dilihat orang yang yang tergabung di dalam panitia hak angket, jelas  ada konflik kepentingan yang sangat kuat terkait kerja-kerja yang sudah dilakukan KPK dalam mengungkap siapa saja yang ada kaitannya dengan kasus e-KTP

“Munculnya  hak angket tak terlepas dari keinginan DPR untuk meminta membuka rekaman pemeriksaan Miryam yang ditolak oleh KPK sebab rekaman tersebut hanya bisa dibuka di pengadilan. Karena ditolak itulah maka DPR mengunakan mekanisme hak angket guna mengungkap pernyataan Miryam.

Hak angket itu dimunculkan setelah DPR merasa tidak berhasil meminta KPK membuka rekaman itu makanya DPR mengunakan mekanisme hak angket untuk membuka rekaman itu. Jadi jelas ada kepentingan pihak pemohon hak angket ," tegasnya. (man/bing)

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

PN Jaksel Peringati Hari Lahir Pancasila
PN Jaksel Peringati Hari Lahir Pancasila Seluruh warga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai dari honorer, pegawai, jurusita pengganti, panitera pengganti, panitera muda, panitera,...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Camat Godong Ikut Jalan Sehat Hardiknas UPTD Godong

Camat Godong Ikut Jalan Sehat Hardiknas …

Grobogan, hariandialog.com – 28-4-2017 - Camat Godong Bambang Haryon...

Gandeng BPJS, BKPM Perluas Layanan PTSP Pusat

Gandeng BPJS, BKPM Perluas Layanan PTSP …

Denpasar,hariandialog.com  - 24-2-17 - Badan Koordinasi Penanaman Mo...

TEKNOLOGI

Bali Industri Kreatif Expo 2017
Bali Industri Kreatif Expo 2017 Denpasar, hariandialog.com - 14-3-2017 - Setelah dinilai tim juri Lomba  Desain Kendaraan Pedesaan dalam rangkaian  Event Pameran Expo Bali...
Luncurkan Layanan Berbasis Internet, AliaGo Siap Mendunia
Luncurkan Layanan Berbasis Internet, AliaGo Siap...

Jakarta, hariandialog.com – Seiring perkembangan teknologi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan