Hariandialog,Monday 15 October 2018, 06:43

Setelah Tersangka Korupsi e-KTP: MKD Belum akan Memecat Ketua DPR

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - 18-11-2017 – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum akan memecat Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI meskipun statusnya  tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Bahkan KPK telah menetapkan statusnya sebagai  tahanan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding menanggapi  pemberhentian Novanto tidak dapat dilakukan selama yang bersangkutan berstatus tersangka. Hal itu dapat dikecualikan jika ada

opsi dari fraksi untuk pemberhentian Novanto sebagai Ketua DPR RI.

"Kita sudah melakukan rapat internal di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kami di MKD tetap berpedoman pada UU MD3. Memang di UU MD3 bahwa ketika masih dalam tersangka, MKD tidak bisa memberhentikan kecuali berstatus terdakwa," jelas Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding saat dihubungi detikcom.

Aturan yang dimaksud Sudding yakni tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD Pasal 87. Pasal tersebut mengatur ketentuan soal pemberhentian pimpinan dewan seperti pada.

 

Pasal 87

 

(1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berhenti

dari jabatannya karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

 

(2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c apabila:

 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;

f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau

g. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui KPK  dalam surat penahanannya, Novanto sedianya ditahan di rumah tahanan (rutan) Klas I Jakarta Timur cabang KPK. Surat perintah penahanan itu ditunjukkan langsung ke pihak Novanto. "Terhitung 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya.

Alasan KPK melakukan penahanan terhadap Setya Novanto untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 – 2012 pada Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka dan menurut hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) masih dibutuhkan rawat inap untuk kebutuhan observasi lebih lanjut, maka KPK langsung melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka SN terhitung mulai 17-11-2017.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Setya Novanto  sebagai tersangka. Setya Novanto yang Anggota DPR periode 2009 – 2014 disebut  bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan paket penerapan KTP Elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

Dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp2,3 triliun dari total nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun Atas perbuatannya, Setya Novanto

disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (man/tob)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan