Hariandialog,Thursday 18 January 2018, 04:41

LBH Keadilan Terima Pengaduan: Ibu Melaporkan Anaknya Ditangkap Polisi

PDFPrintE-mail

Tangerang, hariandialog.com -  02-01-2018 - Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Keadilan menerima pengaduan seorang Ibu terkait  anaknya NF (15) dan  LP ditangkap dan ditahan Polres Tangerang Selatan atas sangkaan penguasaan kepemilikan serta menyimpan senjata tajam.

Polres Tangerang Selatan mengancamnya dengan pidana sebagaimana pada  Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Menurut Ibu LP, NF ditahan bersama 19 anak lainnya sejak 18 Desember

2017.

LBH Keadilan memperoleh sejumlah informasi dari Ibu LP terkait proses penangkapan dan penahanannya, antara lain sebagai berikut: Pada 16 Desember 2017, NF izin kepada Ibunya LP untuk menginap di rumah temannya karena akan mengikuti Aksi Bela Palestina di Monas pada 17 Desember 2017.

Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terjadi tawuran di dekat stasiun Pondok Ranji. NF bersama sejumlah temannya diminta untuk datang ke lokasi. NF bersama temannya datang menggunakan sepeda motor.

Di lokasi sudah ada polisi yang kemudian menangkap NF dan teman-temannya. NF saat ditangkap Polisi tidak membawa senjata tajam. NF diduga dipaksa untuk memegang senjata tajam oleh Polisi dan kemudian difoto.

Foto NF dengan tidak memakai baju dan memegang senjata, saat ini beredar luas di masyarakat. Identitas NF, seperti nama lengkap, sekolah dan alamat juga beredar melalui pemberitaan media massa;  Pemeriksaan NF tidak didampingi LP sebagai ibunya. LP hanya diminta untuk membaca dan kemudian menandatangani BAP setelah pemeriksaan NF selesai dilakukan; NF bersama teman-temannya diduga mengalami penyiksaan. Kepala NF dan teman-temannya ditendang oleh polisi.

Penahanan NF sebagai anak oleh penyidik diatur dalam Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan Pasal tersebut, penahanan NF oleh penyidik selama 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari oleh Penuntut Umum atas permintaan penyidik. Namun LBH Keadilan memperoleh informasi, bahwa permintaan perpanjangan penahanan oleh Penyidik diajukan pada tanggal 18 Desember 2017 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Tanggal 18 Desember merupakan tanggal NF dilakukan penahnan. LBH Keadilan mempertanyakan proses perpanjangan tersebut yang diajukan ke Penuntut Umum pada hari pertama penahnan. Hemat kami, perpanjangan penahanan cacat hukum;

LBH Keadilan juga memperoleh informasi dari LP, bahwa ada salah satu penyidik yang diduga meminta agar para orang tua anak yang ditahan menyediakan sejumlah uang agar perkaranya dihentikan, tidak diteruskan ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan. Pada awalnya, sejumlah orang tua bersedia memberikan uang sebesar Rp.  2 juta. Namun penyidik tersebut menyampaikan yang pada pokoknya angka tersebut terlalu kecil;

Sejumlah hak anak diduga telah dilanggar oleh penyidik. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:  Hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c UU SPPA. NF saat pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukum. Bahkan LP sebagai ibunya; Hak bebas dari Penyiksaan dan perlakukan yang tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e UU SPPA. NF dan teman-temannya sempat ditendang kepalanya. NF dalam kondisi tidak memakai baju dan memegang senjata difoto. Foto kemudian beredar luas di masyarakat;

Hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf i  Pasal 19 UU SPPA. Identitas NF  dan teman-temannya beredar melalui sejumlah pemberitaan. Atas dugaan pelanggaran ini penyidik dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA. Pidana yang mengancam adalah paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 500 juta;

Hak untuk didampingi orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf j UU SPPA. NF selama pemeriksaan tidak didampingi orang tuanya;

Hak memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalm Pasal 3 huruf n UU SPPA; Hak untuk ditempatkan dalam Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosia (LPKS) jika Polres belum memiliki RPKA;  Berdasarkan hal-hal di atas, LBH Keadilan baik selaku Penasehat Hukum NF maupun sebagai unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU SPPA, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Penahanan yang dilakukan Penyidik Polres Tangerang Selatan adalah cacat hukum. Kami meminta agar NF dan anak-anak lainnya untuk dilepaskan dari penahanan.  Meminta Kapolres meriksa penyidik yang diduga melanggar ketentuan dengan mengajukan permohonan perpanjangan penahanan pada hari pertama dilakukan penahanan; Meminta Kapolres untuk memeriksa penyidik yang diduga kuat telah mengabaikan hak-hak anak sebagaimana di atas;

LBH Keadilan, sebutnya sedang  mempertimbangan untuk mempidanakan penyidik atas tersebarnya identitas NF dan anak-anak yang lainnya; LBH Keadilan juga akan mempertimbangan untuk melaporkan penyidik ke Propam dan Komisi Kepolisian Nasional atas kekerasan yang yang dialami NF dan anak-anak lainnya;

“LBH Keadilan juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan pemantauan dan melakukan tindakan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya atas kasus tersebut,” jelas Abdul Hamim Jauzie dan Rara Tya Sandova selaku Kuasa Hukum NF dan Unsur Masyarakat. (rel/bing)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota
HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota Bengkulu, hariandialog.com – 4-1-18 - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) secara nasional akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Jakarta, hariandialog.com - 8-1-2018 - Olahraga yang cukup mudah, mu...

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HIV AIDS

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HI…

Binjai, hariandialog.com - 27-12-2017 - BKKBN Pemko Binjai menggelar...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan