Hariandialog,Friday 23 February 2018, 08:37

Tiga PNS BRI Belum Dieksekusi Kejari Jaksel Petrus Bala Pattyona Akan Lapor ke Presiden

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - 15-01-2018 – Pengacara senior yang juga advokat, Petrus Bala Pattyona, SH, MH. CLA, menyebutkan dirinya akan melaporkan secara tertulis kepada Presiden RI Joko Widodo atas belum dieksekusi  tiga pegawai negeri sipil pada PT BRI, Tbk, oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Bukan hanya kepada Presiden, tapi juga akan saya surati Komisi III DPR RI. Ini masalah hukum dan tentu kepada wakil rakyat itulah saya sampaikan perlakuan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang belum mau meng-ekseksi terpidana kasus penggelapan emas milik klien saya. Biar kalau saat ada dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung dapat dipertanyakan apa kendala dan masalahnya hingga berlarut-larut belum dieksekusi terpidana,” kata Petrus Bala Pattyono usai ribut di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Tanjung No.1, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Terus terang, dirinya merasa kecewa dengan jajaranKejaksaan. Mulai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta  hingga ke Kejaksaan Agung. Kecewa karena sudah dilaporkan sejak Nopember dan Desember 2017, namun tidak ada tanggapan. “Buktinya kalau ada tanggapan,  kepada belum dieksekusi ketiga terpidana yaitu  Rahman Arif, Agus Murdianto dan Rotua Anastasia Sinaga. Kan sudah jelas ada putusan kasasi MA. Yang menghukum  ketiga terpidana masing-masing dihukum dengan pidana 3 tahun penjara denda Rp5 miliar dan subsidair 3 bulan kurungan. Jadi sudah ada pemberitahuan dari PN Jakarta Selatan baik kepada para terpidana juga kepada Kejari Jakarta Selatan. Ada apa belum dieksekusi,” kata Petrus.

Menurut Petrus  selaku kuasa hukum dari Ratna Dewi yang dirugikan,  mendesak  Kejaksaan mengeksekusi ketiga terpidana PNS PT BRI, Tbk melalui Presiden dan Komisi III DPR RI. “Coba terpidana datang melenggang ke PN Jakarta Selatan untuk melakukan perlawanan hukum yaitu mengajukan  Peninjauan Kembali (PK) atas putusan hakim MA terdahulu. Kok ngak dieksekusi para terpidananya. Kan datang ke PN Jakarta Selatan guna menandatangani akta PK dihadapan majelis hakim. Kan mereka yang Kasasi atas putusan PT Yang dinilai cukup rendah dan tidak memberi rasa keadilan  bagi yang  dirugikan yaitu Ratna Dewi. Kok sudah ada putusan Kasasi tidak dilaksanakan. Ada apa dengan semua itu,”terang Petrus yang menyebutkan setiap minggu akan didatangani kantor Kejari Jakarta Selatan.

Sebenarnya,  jelas Petrus, tidak ada tempat berlindung bagi  Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak meng-eksekusi ketiga terpidana. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada Pasal 268 dengan tegas menyebutkan : Peninjauan Kembali atau PK tidak menunda atau menghalangi jalannya Eksekusi. Jadi tidak ada alasan Kejari Jaksel tidak meng-eksekusi terpidana. Ada apa dengan tidak dieksekusinya ketiga terpidana. Untuk itulah dengan akan dikirimnya surat kepada Presiden dan komisi III DPR RI guna mendorong dilaksanakan eksekusi.” Tuturnya.

Sepereti diketahui kasus yang dilakukan ketiga terpidana yang merugikan Ratna Dewi berawal dari fasilitas KMK sesuai akta nomor 42 tanggal 27 Juli 2012 dengan jaminan 59 batang emas logam mulia kepada PT Boengsu Djaja. Atas pinjaman tersebut  jaminannya  berupa emas batangan seberat 59 Kg juga diikat dengan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012. Dalam Akta Jaminan Gadai No. 43.

Sebelum menandatangani akad kredit, dilakukan pencocokkan antara nomor seri yang tercantum dalam emas batangan dengan sertifikatnya dan hasilnya saat itu  tidak ada masalah atau dapat disimpulkan barang bukti jaminan adalah asli emas. Kemudian, pada  24 September 2012 oleh pihak BRI Ratna Dewi diminta datang ke BRI Kanwil Jakarta 2 dengan membawa emas batangan seberat 7 Kg dan uang administrasi sebesar Rp. 300.000.000,-untuk dilakukan akad kredit baru berupa tambahan kredit sebesar Rp. 10 Milyar. Akad kredit tersebut kemudian batal disebabkan Pimpinan BRI Kanwil Jakarta 2 masih di luar kota dan agenda hari itu diundur ke esok harinya pada tanggal 25 September 2012.

Kemudian pada  24 September 2012 pihak BRI Kantor Wilayah Jakarta 2 melakukan pengecekan emas batangan tanpa pemberitahuan kepada Ratna Dewi tanpa pernah menghubungi Ratna Dewi, pihak BR melakukan pengecekan emas batangan dengan bantuan dari pihak pegawai PT. Bank BRI Syariah Menara Jamsostek yaitu Maryana Yunus dan Hadi Sumitro. Semua dokumen sesuai dengan barang jaminan.

Namun, pihak BRI menyebutkan barang bukti yang dikuasi pemberi kredit adalah bukan emas asli alias palsu. Atas penjelasan dari pihak BRI, Ratna Dewi yang merasa dirugikan bank pelat merah itu melaporkan pemberi pinjaman dan atau mereka pihak BRI. Untuk itu, berkas perkara yang ditangani Mabes Polri bergulir hingga ke PN Jakarta Selatan dan ketiganya jadi berstatus terdakwa dan ditingkat pertama dihukum masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Atas putusan PN Jakarta Selatan itu, ketiganya mengajukan banding ke PT DKI Jakarta.

Ditingkat PT DKI Jakarta, ketiganya hukumannya dikorting hingga pidana penjara selama 11 bulan dan 11 hari.  Atas putusan PT DKI Jakarta itu, ketiga terdakwa dibebas. Atas putusan yang sangat kontraversial dengan putusan PN Jakarta Selatan, Kajaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan MA itu,  Rotua Anastasia Sinaga, RAHMAN ARIF dan , AGUS MURDIANTO dihukum masing-masing dengan pidana 3 tahun penjara denda Rp5 miliar dan subsidair 3 bulan kurungan. (tob)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Wagub Babel Meresmikan Kantor Perwakilan Abhinaya Tour di Bangka
Wagub Babel Meresmikan Kantor Perwakilan Abhinaya... Pangkalpinang, hariandialog.com – Peresmian kantor perwakilan Abhinaya Tour yang bergerak dibidang Umroh dan Haji diwilayah Provinsi Kep.Bangka...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Rumah Sakit Dhuafa Kondisinya Merana

Rumah Sakit Dhuafa Kondisinya Merana

Musirawas, hariandialog.com - Keadaan Rumah Sakit Dhuafa, di Agropol...

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Jakarta, hariandialog.com - 8-1-2018 - Olahraga yang cukup mudah, mu...

TEKNOLOGI

Persiapan UMKM ASEAN Hadapi Transformasi Digital
Persiapan UMKM ASEAN Hadapi Transformasi Digital Jakarta, hariandialog.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) terus mengupayakan agar kalangan Usaha Mikro Kecil...
Bantu KUMKM Analisis Kinerja, Kemenkop UKM Terapkan Aplikasi Early Warning System
Bantu KUMKM Analisis Kinerja, Kemenkop UKM...

Jakarta, hariandialog.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan