Hariandialog,Sunday 16 December 2018, 06:12

Mantan Gubernur DKI Ahok Ajukan PK ke Mahkamah Agung

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - 19-02-2018 - Terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Upaya ini diambil karena Ahok selaku pemohon menganggap ada kekhilafan hakim. Humas PN Jakarta Utara Jootje Sampaleng menyebutkan Ahok mengajukan PK karena menganggap ada kekhilafan hakim dalam memutus perkaranya seperti Pasal 263 KUHAP. Diungkapkan dalam permohonan PK tersebut ada kekeliruan yang nyata dari majelis hakim pada tingkat pertama.

Sebagaimana diketahui, upaya pengajuan PK Ahok ke MA disampaikan melalui PN Jakut. Setelah berkas dinyatakan lengkap, PN Jakut meneruskan ke MA untuk didaftarkan.

Jootje mengatakan kekhilafan hakim yang dimaksud pemohon terkait putusan kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani. Pihak pemohon PK menganggap ada pertentangan fakta-fakta dan kesimpulan hakim di kasus Buni Yani dan Ahok.

"Dia mengambil referensi dari putusan Buni Yani, dia membandingkan kemudian berpendapat seperti itu. Ya alasan dia terserah. Dia menganggap bahwa ada kekeliruan yang nyata, saling pertentangan antara fakta-fakta dengan kesimpulan majelis untuk perkara yang lalu,"tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kasus penodaan agama Ahok berawal dari postingan Buni Yani lewat akun media sosialnya. Ahok dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Ahok tidak mengajukan banding dan kasus ini pun berkekuatan hukum tetap.

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon terpidana secara tertulis dalam hal ini diajukan oleh penasihat hukumnya, Josefina Agatha Syukur, serta advokat dan konsultan hukum pada Law Firm Fifi Lety Indra & Patrners, yang berkantor pusat di Jalan Bendungan Hilir IV No. 15, Jakarta Pusat.

Putusan pengadilan negeri yang dimohonkan peninjauan kembali adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utara, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Kepala Biro Humas Mahkamah Agung Abdullah, setelah menerima berkas langsung ditunjuk hakim yang akan meriksa permohonan upaya hukum yaitu  peninjauan kembali (PK) yang diajukan pemohon dalam hal ini Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hakim Agung yang ditunjuk telah menetapkan tentang hari sidang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018

Seperti diketahui dalam kasus yang menyebutkan Ahok dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Untuk itu Ahok tidak mengajukan banding, dan kasus ini pun berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum)  Kejaksaan Agung, Dr. H. Noor Rachmad, SH,MH,  mengatakan akan kembali menunjuk jaksa Ali Mukartono untuk menghadapi sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Saya yakin juga akan saya akan tunjuk Ali Mukartono. Kan dia itu ketua tim dan  jaksa yang mengikuti dari awal. Jadi beliau sudah pasti mengetahui akan seluk beluk perkara tersebut," kata Noor Rachmad. (dtc/man)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Kementan Raih 3 Penghargaan WBK dan 1 WBBM
Kementan Raih 3 Penghargaan WBK dan 1 WBBM Jakarta, hariandialog.com (10/12) - Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil meraih penghargaan  zona integritas menuju Wilayah Bebas dari...
Lewat Gempita Ribuan Petani Luwu Utara Diguyur Program Kementan
Lewat Gempita Ribuan Petani Luwu Utara Diguyur...

Luwu Utara, hariandialog.com- ratusan ketua kelompok tani  bersuka...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan