Hariandialog,Thursday 26 April 2018, 14:09

BPN Jaksel Buat Sertifikat Prona Rp 4 Juta

PDFPrintE-mail

Jakarta, hariandialog.com - 19-03-2018 - Badan Pertanahanan Nasional, kota Jakarta Selatan, dalam menjalankan program pemerintah melalui Intruksi Presiden agar seluruh lahan atau tanah memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat.

Untuk itu BPN kota madya administrasi Jakarta Selatan melaksanakan intruksi Presiden tersebut. Pihak BPN Jakarta Selatan dalam pembuatan sertifikat mematok biaya Rp 4 juta. "Yah kami memperoleh pemberitahuan untuk menbuat sertipikat diwajibkan membayar biaya administrasi Rp 4 juta setelah lengkap persyaratan. Sementara persyaratan semuanya dari kelurahan," jelas warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kami pikir, kata warga yang ditemui di beberapa RW secara terpisah dan ikutan mengurus sertipikat mengaku sama halnya dimntai pembayaran Rp 4 juta untuk sebidang lahan tanah. Namun wrga yang enggan menyebutkab namanya itu merasa tidak adil. Sebab, lahan tanah kecil atau lebar alias luas sama biayanya. "Jadi biaya pembuatan sertifikat dengan luas 5O meter dengan 200 meter sama yaitu empat juta rupiah. Sepertinya tidak ada keadilan dari Pemerintah cq BPN kota madya Jakarta Selatan, masa sama yang ukuran kecil dan luas tanahnya disamain biayanya yaitu Rp 4 juta," sebut sumber tersebut.

Ketika permasalahan pungutan untuk pembuatan sertifikat Prona (Proyak Nasional) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Administratif Jakarta Selatan di komplek perumahan di Ranco, diarahkan ke Bascamp PTSL di Jalan Raya Lenteng Agung sebelah kanan Show Room dan Bengkel Mobil Astra dan bertemu dengan Setyo selaku koordinator untuk wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat menunggu, Setyo yang sibuk menerima tamu dan terkadang rapat diperoleh informasi akan pungutan pembuatan sertipikat Prona sebesar Rp 4 juta di lain kecamatan.

Saat ketemu dengan Setyo di ruangannya dan dipertanyakan masalah pungutan Rp 4 juta untuk pembuatan sertipikat, tidak dijawab. Tapi, Dialog diajak untuk bertemu dengan PNS bernama Agung di ruangan lain. Agung membenarkan adanya pungutan untuk pembuatan sertipikat sebesar Rp 4 juta. Namun, itu bukan dari pihak BPN akan tetapi Pokmas yang mengurusnya. “Jadi biaya yang Rp.4 juta yang dipungut oleh pihak Pokmas buat mengurus baik di tingkat kelurahan masalah berkas-berkas. Kan di kelurahan tidak ada kertas dan foto copy untuk berkas-berkas tersebut. Jadi untuk biaya pengurusan di tingkat kelurahan agar persyaratan lengkap maupun ongkos wira-wiri. Jadi kami di BPN tidak tersangkut masalah biaya yang dipungut tersebut,”jelas Agung. (tob)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan