Hariandialog,Tuesday 19 March 2019, 14:21

Keluarga Korban Lion Air Gugat Manufaktur Pesawat Boeing 737 MAX 8

Jogjakarta, hariandialog.com.- 03-12-2018.  Keluarga korban
penumpang Lion Air PK-LQP/JT 610 atas nama penumpang dokter Rio Nanda
Pratama, mengajukan gugatan hukum terhadap Boeing Company, manufaktur
pesawat Boeing 737 MAX 8, yang jatuh di laut Jawa Tanjung Karawang.

“Kami telah mengajukan gugatan terhadap Boeing Company di
Pengadilan Circuit, Cook County, Illinois, Amerika Serikat, tempat
kedudukan hukum perusahaan Boeing. Gugatan ini kami ajukan atas nama
klien kami, orang tua dari dokter Rio Nanda Pratama, korban meninggal
dunia pesawat Boeing 737 MAX 8 yang jatuh ke laut,” kata Curtis Miner
dari Kantor Firma Hukum Colson Hicks Eidson yang berkedudukan di
Florida, AS,  dalam pers rilisnya, Kamis (15/11/2018).

Pratama adalah dokter yang menjadi salah satu korban
tragedi pesawat Lion Air PK-LQP/JT610 Jakarta-Pangkal Pinang, 29
Oktober 2018. Saat penerbangan itu, ia dalam perjalanan pulang dari
sebuah seminar di Jakarta. Dokter muda itu berencana menikah tiga
belas hari kemudian pada 11 November 2018.

Pesawat Lion Air JT 610 berangkat dari Bandara Internasional
Soekarno–Hatta, Jakarta menuju Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang dan
terjatuh 13 menit setelah lepas landas pada 29 Oktober 2018. Sebanyak
189 orang yang ada di dalamnya tewas dalam kecelakaan tersebut. Namun
hingga Kamis (15/11/2018), baru 92 dari bagian tubuh yang ditemukan
berhasil diidentifikasi.

Regulator penerbangan di  AS telah meminta Boeing untuk
meninjau ulang prosedur keselamatan pesawat Boeing. Perusahaan itu
juga diminta menelusuri kembali mengenai informasi apa saja yang telah
disampaikan ataupun tidak disampaikan kepada maskapai penerbangan
mengenai sistem kontrol penerbangan dari pesawat anyar buatan mereka
itu.

Austin Bartlett dari Firma Hukum BartlettChen, yang juga ikut
mengajukan gugatan ini, menyatakan para ahli keamanan penerbangan dan
Ketua Asosiasi Pilot Amerika menyatakan Boeing Company telah gagal
memperingatkan para klien dan pilot pesawat 737 MAX mengenai perubahan
signifikan pada kontrol penerbangan dan gagal menyampaikan instruksi
yang benar dalam manualnya. Sebagai produsen pesawat, Boeing dianggap
lalai menjamin keamanan penerbangan.

Terkait dengan investigasi kecelakaan ini, Curtis Miner menyatakan
sesuai perjanjian internasional, badan penyelidik dari Indonesia
dilarang menentukan siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang
bersalah. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), kata dia,
hanya diperbolehkan membuat rekomendasi keselamatan untuk industri
penerbangan di masa depan. "Inilah sebabnya mengapa tindakan hukum
atas nama keluarga korban harus dilakukan," ujar Curtis Miner.

Dia menegaskan, investigasi oleh lembaga pemerintah biasanya tidak
akan memutuskan siapa yang bersalah dan tidak menyediakan ganti rugi
yang adil kepada para keluarga korban. “Ini pentingnya gugatan perdata
dalam tragedi seperti ini," ujarnya.



Irianto, ayah dari korban Rio Nanda Pratama mengatakan,
semua keluarga korban ingin mencari kebenaran dan penyebab tragedi
ini. “Kesalahan yang sama tidak boleh terulang di masa mendatang. Saya
menuntut keadilan untuk putra saya dan juga atas nama semua korban
jiwa dalam kecelakaan tersebut, ” katanya.

Firma hukum Colson Hicks Eidson telah menangani puluhan kecelakaan
penerbangan yang terjadi di seluruh dunia atas nama penumpang selama
hampir setengah abad. Firma ini telah menyelesaikan sejumlah kasus
kecelakaan pesawat yang terjadi sebelumnya di Indonesia, seperti kasus
Garuda Indonesia GA152, kasus Adam Air KI-574, dan kasus Lion Air
JT583 yang mendarat darurat di Bandara Adi Soemarmo Solo, pada 30
November 2004.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi
mengatakan Boeing Corporation bisa digugat atas kecacatan produk atau
keteledoran yang mereka lakukan karena membahayakan konsumennya dalam
produk teranyar mereka, Boeing 737 MAX 8.

Konsumen yang dimaksud Tulus adalah para keluarga korban pesawat Lion
AirPK-LQP/JT610, para pilot yang pernah bertugas atau sedang bertugas
menerbangkan pesawat Boeing 737 MAX 8, penumpang yang pernah
menggunakan pesawat tipe tersebut dan juga operator penerbangan.
“Maskapai pun [sebagai konsumen] bisa menuntut ke pihak Boeing,” kata
dia kepada Harian Jogja, Kamis (15/11/2018).

Menurutnya, jika terbukti kerusakan sensor angle of attack (AoA)
disebabkan adanya gagal produk, maka produk Boeing bisa dikategorikan
sebagai manufaktur yang menjual produk cacat (defect).

Boeing juga bisa dikategorikan teledor atau lalai sebagai manufaktur
pesawat karena tidak memberitahukan penambahan fitur baru dalam
pesawat itu. Padahal diketahui fitur tersebut memiliki potensi bahaya
tersembunyi dalam sistem kontrol penerbangan.

Dari penelusuran Harian Jogja, Boeing  saat ini sedang menghadapi
gugatan dari para korban selamat dalam penerbangan Southwest Airlines
nomor 1380 di pengadilan Amerika Serikat.

Penerbangan pada 17 April 2018 dengan pesawat Boeing seri 737-700 itu
berakhir dengan pendaratan darurat setelah salah satu mesinnya
meledak, melontarkan kisi-kisi kipasnya hingga merobek badan pesawat.
Satu dari 99 penumpang di dalam pesawat meninggal dunia akibat
tersedot keluar dari kabin.

Gugatan yang dilayangkan ke Supreme Court (Mahkamah Agung) AS di
Manhattan, New York, AS, pada 20 Juni 2018 lalu itu menuduh Boeing
lalai dan gagal menjamin keamanan pesawat 737-700. Produsen pesawat
itu dinilai gagal memberikan peringatan dan instruksi keamanan yang
memadai.

Menurut para penggugat, Boeing, dalam bisnisnya merancang,
mengembangkan, memproduksi dan menjual pesawat, termasuk komponen
mesin, memiliki kewajiban untuk memastikan pesawatnya cukup aman bagi
penumpang yang terbang di dalamnya, yang keselamatan dan nyawanya
berisiko. Boeing tidak pernah berkomentar tentang kasus gugatan itu.

Selain Boeing, GE Aviation Systems, Safran USA dan CFM International
yang menjadi pengembang mesin untuk Boeing, juga digeret sebagai turut
tergugat. Kasus Southwest Airlines 1380 sendiri saat ini masih dalam
proses penyelidikan National Transportation Safety Board (NTSB) atau
KNKT-nya Amerika Serikat. (harjog/man)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Canangkan Program WBBM, Pemberian Hak-Hak Narapidana Semakin Pasti
Canangkan Program WBBM, Pemberian Hak-Hak... Jakarta. Hariandialog. Com - Ditjen Pemasyarakatan (PAS) mendeklarasikan Pemberian Hak Remisi, Integrasi Narapidana dan Anak serta Pencanangan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu Tidak Maksimal

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu T…

Bengkulu, hariandialog.com – 31-1-2019 - Rumah sakit milik Pemerinta...

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terkendala Dokter Spesialis”

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terken…

Bengkulu, hariandialog.com - 24-1-19 - Direktur RSUD dr M.Yunus Beng...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan