Hariandialog,Friday 15 December 2017, 04:08

Fasos Fasum di Kabupaten Bekasi Dikuasai Pengembang

Cikarang,hariandialog.com – 8-6-17-Mayoritas pengembang pemukiman di Kabupaten Bekasi membandel. Mereka tidak menyerahkan fasilitas sosial dan umum (Fasos dan Fasum) yang harusnya menjadi hak warga Kabupaten Bekasi. Dari 264 pengembang, hanya 52 pengembang yang menyerahkan fasilitas kewajibannya.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaku kesulitan menagih fasos dan fasum karena ketiadaan payung hukum.

Pengembang perumahan ada 264 lokasi menyebar di 16 kecamatan, yang baru serahkan 52 pengembang. Mereka sudah lama, kami sulit mencari pengembang itu,” kata Kepala DPKPP Jamaludin pada saat diwawancara Dialog, Kamis (8/6).

Pemkab Bekasi mengatur fasos fasum sebagai syarat pengembang memeroleh izin. Fasos dan fasum wajib diberikan pada Pemkab Bekasi sebanyak 2 persen dari keseluruhan lahan yang dibangun pengembang. Fasilitas yang diserahkan itu nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Hanya saja, diakui Jamaludin, pihaknya kesulitan menagih para pengembang untuk menyerahkan fasos dan fasum. Beberapa penyebabnya, kata dia, banyak pengembang yang telah meninggalkan Kabupaten Bekasi setelah proyeknya selesai dibangun. Penyebab lainnya, tidak ada peraturan daerah yang tegas memberi sanksi pengembang yang membandel.Karena mereka yang tidak ada lagi di tempat kami sulit mengejarnya. Jadi banyak pengembang yang sudah tidak tinggal di sini,”ucap dia.

Jamaludin mengaku telah berulang kali berkomunikasi dengan pengembang yang masih berada di Kabupaten Bekasi. Hanya saja, upaya tersebut tidak maksimal. “Sekarang kami sudah pro aktif, pengembang kita undang agar sekarang fasos dan fasum itu diserahkan. Itu sudah ada progres, tetapi kami tetap harus memiliki payung hukum yang lebih jelas dan tegas untuk menindak para pengembang ini,” terangnya

Lebih lanjut dikatakan Jamaludin, Pemkab kini tengah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang fasos fasum. Dalam regulasi tersebut nantinya diatur kewajiban pengembang memberikan fasilitas untuk kepentingan termasuk sanksi bagi yang melanggar.Ini terus kami ajukan dan sebenarnya sudah masuk dalam program legislatif daerah tahun ini. Sekarang kami dorong untuk kajian teknisnya sebelum nantinya dibahas di jajaran legislatif. Kami harap tahun ini Perdanya selesai sehingga bisa langsung diberlakukan tahun depan.

Seperti diketahui, fasos terdiri dari jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan serta fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya. Sedangkan yang disebut fasum di antaranya klinik, pasar, tempat ibadah, sekolah, ruang serbaguna atau juga fasilitas sosial lainnya.

Sekretaris Komisi III Cecep Noor menyatakan, persoalan fasos dan fasum ini harus ditangani secara serius. Soalnya, kata dia, permasalahan ini terus terjadi tanpa ada penanganan yang maksimal. Dia pun menyayangkan fasos dan fasum yang tidak jelas namun izin tetap diterbitkan. Padahal syarat penerbutan izin itu harus ada fasos dan fasum..(ujang.s)

 

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Kombes Pol Sri Suari Wahyudi:  Jangan Takut Melaporkan Tindak Pidana
Kombes Pol Sri Suari Wahyudi: Jangan Takut... Jakarta, hariandialog.com - 12-112-2017 - “Setiap warga Negara diperkenankan melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana. Jadi jangan takut...
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro

Jakarta, hariandialog.com - 28-11-2017 – Persatuan Wartawan Indonesia...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan