Hariandialog,Sunday 21 October 2018, 10:10

Kode Etik Menjaga Kewibawaan & Martabat Dewan

Bengkulu, hariandialog.com – 16-4-2018 - Salah seorang narasumber Prof.Dr.Juanda, SH M.Hum salah satu guru besar pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Unib) dalam seminar “kode etik sebagai cermin integritas lembaga DPRD Provinsi Bengkulu”  yang digelar di Hotel Nala Side Pantai Panjang Kota Bengkulu Senin (16/6) menyesalkan dalam seminar kode etik tersebut anggota dewan Provinsi Bengkulu yang hadir sedikit. Menurutnya Kode Etik dewan harus diikuti anggota dewan bukan Sekwan dan ketua Badan Kehormatan (BK).

Juanda mengangkat tema “kode etik DPRD dalam Persfektif filsafat, normatif dan empiriktif”. Dibeberkan Juanda bahwa kode etik yang artinya etika = ethos .> banyak arti atau sederhanya adat kebiasaan yang baik. Secara filsafat berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh. Apa yang patut dan tidak patut, apa yang seharusnya dan yang tidak. Kode etik tertua dalam sejarah yaitu tahun 1794 untuk dokter dan ahli bedah yang ditulis oleh Thomas Percival (1740-1804). Secara filasafati kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat kehormatan citra dan kredibilitas DPRD.

Asas-asas kode etik DPRD diantaranya, keadilan, moralitas, objektifitas, kebebasan, solidaritas dan tanggung jawab. Keadilan artinya, meski anggota dari dapil Kabupaten A namun dalam memperjuangkan aspirasi sebagai dewan harus adil dan menyeluruh pada semua Kabupaten dalam provinsi tersebut. Tujuan kode etik untuk menjaga sikap dan tingkah laku anggota DPRD dalam menjalankan fungsi hak dan kewajibannya. Atau tujuan secara luas sebagai pedoman anggota DPRD dalam penyampaian pendapat tanggapan jawaban dan sanggahan. Baik didalam rapat maupun diluar rapat dan sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi anggota DPRD. Kode etik = menegakkan kebenaran dan keadilan, memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku agama ras asal usul dan golongan dan jenis kelamin.

Kode etik tata kerja anggota DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD, melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja dan mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dan pimpinan fraksi. Sedangkan tata kerja anggota DPRD rapat DPRD secara fisik, bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD. Serta menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.

Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri baik atas beban APBD maupun pihak lain. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan atau penugasan dari pimpinan DPRD serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan.  Tidak menyampaikan hasil dasi suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain. Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Sementara larangan bagi DPRD yakni sangat dilarang melakukan KKN serta menerima gratifikasi. “Meski faktanya banyak sekali oknum DPRD tertangkap tangan KPK (OTT) ini perlu dibenahi”. Beber Juanda. Menyangkut fungsi Badan Kehormatan (BK) menegakkan Kode Etik, ibarat jeruk makan jeruk karena masih belum maksimal tidak tegas dan ambivalen, apalagi terhadap fraksi yang berkoalisi. Sangat banyak anggota dewan melakukan kesalahan seperti selingkuh, KDRT, menerima gratifikasi namun terkesan BK bersikap melindungi karena teman seperjuangan apalagi satu partai. Akibatnya, dimata masyarakat kewibawaan anggota DPRD dan secara kelembagaan semakin hari semakin tereduksi dan akhirnya tidak lagi dihormati dan terhormat dimata masyarakat.  sebab itu anggota Dewan harus mematuhi kode etik dan ada rasa malu. (hasanah)

 

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pradi Supriatna Apresiasi Kegiatan Donor…

Depok, hariandialog.com - 13-07-2018 - Wakil Walikota Depok, Pradi Sup...

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gelar Kegiatan PSN

Kader Jumantik RW.04 Rawajati Rutin Gela…

Jakarta, hariandialog.com - 06-07-2018 - Di Pos Rw. 04 Kel Rawajati ...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan