Hariandialog,Thursday 22 August 2019, 16:26
  • Create an account

KPK Sorot Aset Pemprov Bengkulu

Bengkulu, hariandialog.com - 10-7-2019 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah aset Pemerintah Provinsi Bengkulu terbengkalai. Salah satunya tanah bangunan pusat dan pelatihan sekolah di Kandang Limun Kota Bengkulu yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran disalah satu perguruan tinggi Negeri di Bengkulu.

Diketahui, beberapa waktu lalu KPK melakukan Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) di Provinsi Bengkulu. Hasinya, KPK menyoroti beberapa aset Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara karena belum teregistrasi.

Asdatun Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Bambang Permadi SH, MH, saat diwawancarai diruang kerjanya, Rabu (10/7/2019) mengatakan Kejati Bengkulu melalui Bidang Datun telah memenuhi undangan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait pembahasan aset. Namun, sampai saat ini belum dapat dilakukan penuntasan status kepemilikan. Dalam pembahasan itu juga pemerintah provinsi berkesimpulan akan membentuk tim untuk pelacakan aset.

Kemudian, pada pertemuan pertama, dihadiri pihak Badan Pertamahan Negara (BPN), Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan Dinas yang ada kaitannya dengan lahan tersebut termasuk para sekda se-Provinsi Bengkulu.

“Jadi, dalam rapat itu hanya kita bahas sampai disitu. Kita perlu tim untuk menyelesaikan pembahasan itu menjadi lacakan aset. Artinya aset itu dilacak dengan membentuk tim kerja supaya pekerjaan itu cepat selesai. Kita sudah melakukan pembicaraan dengan pihak aset dan beliau sudah memberikan kepada saya konsep untuk tim yang akan melakukan kegiatan itu,”jelasnya Tapi, diakui Asdatun, hingga sampai saat ini dari aset belum ada lagi mengundang pihaknya dalam tindak lanjut pelaksanaan pelacakan aset-aset tersebut.

“aset-aset tersebut merupakan milik negara dan lahan milik negara, seyogyanya aset tersebut harus dikuasai,”jelasnya Ditegaskan Bambang, apabila aset tersebut tidak dikuasai pemerintah kembali, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengalami kerugian yang cukup besar. “Apalagi ini setelah kita lakukan pembahasan itu ada tindak lanjutnya dihari berikutnya kedatangan dari KPK. KPK pun menspoting untuk dilakukan pelacakan aset-aset Pemerintah Provinsi Bengkulu supaya dimiliki kembali,” ungkap Bambang.  Lalu, dari hasil kesepakatan bersama KPK yang dihadiri para Sekretaris Daerah (Sekda) se- Provinsi Bengkulu, aset-aset tersebut harus segera dilakukan pelacakan, yang artinya harus diselamatkan menjadi milik negara.

“Kalau komitmen yang ada kemaren ini di tahun ini, sudah dalam aset-aset itu sudah bisa dilacak dalam bentuk luasnya, lokasinya dan permasalahan yang ada disitu. Pembicaraan dengan KPK kemarin penyelesaiannya sekira tahun ini selesai. Kalau status aset tidak diselesaikan pelacakannya ditahun ini, maka lahan Pemerintah ini semakin dimiliki oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Artinya negara melalui Pemerintah Provinsi Bengkulu rugi besar dan kalau disana ada unsur kesengajaan dalam kerugian, maka akan dilanjutkan dengan proses hukum” jelas Bambang.

Disisi lain, terkait persoalan aset-aset disoroti KPK ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti saat diwawancarai belum lama ini menjelaskan bahwa dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta bantuan kepada KPK untuk mengadvokasi dalam rangka menyelamatkan aset Provinsi Bengkulu. “Dengan KPK ini memang kita minta bantu mengadvokasi dalam rangka penyelamatan aset-aset kita yang ada di Provinsi Bengkulu. Kadang-kadang aset inikan masih dikuasai pihak lain kan, jadi kita minta bantuan advokasi bimbingan dari KPK. Bukan saja masalah aset tetapi juga soal peningkatan pendapatan khas di daerah. Jadi jangan diterjemahkan bahwa KPK itu hanya penindakan tetapi  bagaimana mereka juga membantu Pemerintah khususnya dalam hal ini dalam rangka penyelamatan, penertiban aset,” kata Nopian. Nopian mengungkapkan saat ini masih terus berjalan, justru sekarang ini aset yang terekam Pemerintah Provinsi Bengkulu ada sekitar Rp 3,7 triliun. Bahkan hasil investigasi Pemerintah Provinsi Bengkulu, kata Nopian aset yang terinvetarisir sudah Rp 5 triliun lebih.  “Jadi ada kenaikan. Jadi yang selama ini tidak terekam dengan kita kembali terekam. Jadi ada beberapa aset yang saat ini tidak tercatat, setelah kita telusuri, wah ini punya Pemerintah Provinsi Bengkulu. Intinya KPK itu melakukan advokasi pembimbingan kepada kita yaitu dalam rangka penertiban dan penyelamatan aset-aset daerah, itu prinsipnya dan itu atas permintaan kita dan kita harap KPK membantu,” Beber Nopian. (hasanah)

Berita Sebelumnya:

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

PILIHAN REDAKSI

Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media Baru”
Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media... Bengkulu, hariandialog.com – 15-8-2019 - Kekhawatiran terhadap penguasaan dunia sosial oleh negara kapitalis Amerika dengan lima perusahaan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi Pelayanan Publik
Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi... Denpasar, hariandialog.com - 2-8-2010 - Asisten Ombudsman RI (ORI) Unit Kerja Khusus  Reformasi dan Transformasi Kelembagaan ( UKKRTK ) Perwakilan...
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional 2019
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek...

Denpasar, hariandialog.com - 30-8-2019 - Kabupaten Badung masuk nominasi...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan