Hariandialog,Monday 19 June 2017, 06:44

Pungli Promosi dan Jabatan Harus Juga Disasar dalam OPP

Oleh: Henri E. Tampubolon

Sejarah pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Indonesia ini sudah dimulai sejak Orde Baru (Orba). Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pemberantasan pungli tersebut juga redup tak menyala lagi yang menjadikan pungli itu sendiri marak dan kian marak terjadi. Selain marak terus terjadi, mental pungli-pun sudah mendarah daging bagi mereka yang memiliki kewenangan dalam hal pelayanan masyarakat, dan juga dalam hal menentukan nasib seseorang. Misal dalam kenaikan pangkat, mutasi, promosi. Bahkan budaya deman menerima setoran dari bawahan juga terus terjadi yang dilakukan pimpinan/atasan yang bermental alias doyan memungli bawahan.

Saat ini atau dalam Era Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi- Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi hukum, dan juga membentuk Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang akan menindak dan memproses hukum para aparatur negara yang melakukan pungli atas pelayanan yang mereka berikan. Misalnya pungli yang membuat masyarakat resah dan juga menanggung biaya tinggi dalam mengurus-urusan mereka. Selain itu maraknya pungli dalam pengurusan berbagai izin, hal itu menjadikan para pelaku usaha harus juga tercekik.

Namun, apa daya dan lajur, mereka dibuat tidak kuasa untuk melawannya. Jika tidak maka segala proses dan urusan yang seharusnya bisa cepat dan gampang, dibuat menjadi lama dengan berbagai alasan. Seakan bagi oknum aparat bermental pungli tersebut ada pameo: Jika bisa dibuat lama kenapa harus dibuat cepat.

Namun OPP yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi itu jangan hanya menyasar pungli yang kecil-kecil atau yang melibatkan pegawai rendahan saja. Namun juga menyasar pungli yang dimainkan petinggi-petinggi institusi tertentu yang nilainya juga fantastis.

Misalnya sudah kerap dan sudah bukan rahasia umum lagi di sejumlah instansi jika mengurus pangkat saja harus mengeluarkan uang yang tidak jelas peruntukannya. Tanpa itu, pengurusan / pengajuan kenaikan pangkat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu dalam mutasi dan promosi juga terjadi pungli, dan selanjutnya adanya “kebiasaan” yang sudah mendarah daging bahwa anak buah harus rajin sowan, dan juga jangan lupa untuk membawa “oleh-oleh’ kepada pimpinan yang menentukan nasib mereka di bidang karir. Pungli di bidang ini jelas dilakukan oleh pejabat/pimpinan, bukanlah pegawai negeri sipil rendahan.

Untuk itu, penulis juga berharap penuh sebagai mana keluhan dari sejumlah nara sumber yang menyatakan mereka selalu terbebani pungli jika harus mengurus  pangkat, mutasi dan promosi, agar pungli dibidang ini juga tak boleh lepas dari pemberantasan. Kebiasaan buruk itu harus dienyahkan agar  dalam menentukan kenaikan pangkat, mutasi, dan promosi berdasarkan sistem yang jelas, akuntabel dan transparansi, alias bukan karena bisa ‘menyetor’ para pimpinan.

Karena, jika hal itu tidak diberantas, maka untuk memberangus secara tuntas pungli tersebut tidak akan bisa optimal. Dan pola-pola yang diterapkan dalam mutasi, promosi dengan sistem siapa yang bisa membayar lebih, maka menjadikan orang yang mendapat mutasi terkhusus promosi, sejatinya bukanlah karena kepintaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, juga bukan karena memiliki catatan prestasi yang menakjubkan, dan juga bukan karena memiliki moral dan integritas yang teruji.

Namun ditenggarai kuat karena yang mampu ‘menservis’ pimpinan maka jadi pejabat struktural. Hal inilah yang menjadikan tidak terjadinya dalam menempatkan seseorang yang benar dan mumpuni dalam menjalankan tugas atas tempat jabatan yang sesuai.

Selain itu, revolusi mental juga harus terus digalakkan secara nyata dan sporadis. Alasannya, moral dan integritaslah sebagai  penentu suksesnya pemberantasan pungutan liar.  Jika moral dan integritas tak mumpuni dan terpuji, maka pungli akan terus dilakukan walaupun dengan cara dan gaya baru mungkin. Selain itu untuk menghentikan pungli akan sulit. Semoga Bumi Pertiwi ini terbebas dari pungli.***

 

Berita Sebelumnya:

PILIHAN REDAKSI

PN Jaksel Peringati Hari Lahir Pancasila
PN Jaksel Peringati Hari Lahir Pancasila Seluruh warga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai dari honorer, pegawai, jurusita pengganti, panitera pengganti, panitera muda, panitera,...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Camat Godong Ikut Jalan Sehat Hardiknas UPTD Godong

Camat Godong Ikut Jalan Sehat Hardiknas …

Grobogan, hariandialog.com – 28-4-2017 - Camat Godong Bambang Haryon...

Gandeng BPJS, BKPM Perluas Layanan PTSP Pusat

Gandeng BPJS, BKPM Perluas Layanan PTSP …

Denpasar,hariandialog.com  - 24-2-17 - Badan Koordinasi Penanaman Mo...

TEKNOLOGI

Bali Industri Kreatif Expo 2017
Bali Industri Kreatif Expo 2017 Denpasar, hariandialog.com - 14-3-2017 - Setelah dinilai tim juri Lomba  Desain Kendaraan Pedesaan dalam rangkaian  Event Pameran Expo Bali...
Luncurkan Layanan Berbasis Internet, AliaGo Siap Mendunia
Luncurkan Layanan Berbasis Internet, AliaGo Siap...

Jakarta, hariandialog.com – Seiring perkembangan teknologi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan