Hariandialog,Thursday 19 October 2017, 09:37

Celah Kotor Sistem Non-cash Transaction Pemprov DKI Jakarta

Oleh : Sasti Hapsari

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipuji karena menerapkan non-cash transaction (NCT) sebagai alat pembayaran. Pemprov DKI Jakarta melakukan pembayaran gaji dari petugas kebersihan dan pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan transaksi non cash yakni transfer melalui rekening Bank DKI. Pembayaran retribusi rumah susun (Rusun) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) pun juga dilakukan secara non cash. Di sektor transportasi, Pemprov DKI pun telah menerapkan sistem E-ticketing untuk para penumpang yang menggunakan layanan transportasi umum Transjakarta.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W Martowardojo, menganggap Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi percontohan karena dianggap konsisten dalam menerapkan non-cash transaction, sekaligus mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Menurutnya, dengan menggunakan transaksi non cash dapat menghindari korupsi dalam pengadaan barang dan jasa maupun proyek. Pasalnya, semua transaksi yang dilakukan tercatat dan dilakukan audit secara elektronik (E-audit).

APBD dengan kebijakan non-cash transasction dimaksudkan agar mudah melacak penggunaan anggaran. Pemberlakuan non-cash transaction di DKI Jakarta dilakukan secara bertahap. Sejak diberlakukan pada tahun 2013-2014, penarikan tunai maksimal Rp 250 juta. Kemudian tarik tunai melalui rekening kas kecil (petty cash) diminimalisasi kembali menjadi Rp 2,5 juta.  “Tahun lalu maksimal tarik tunai petty cash Rp 2,5 juta. Sekarang 1 rupiah pun tidak boleh, semua harus transfer.” Ujar Driah Triastuti, Kasudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan.

Peneliti Indonesian Budget Center, Roy Salam, melihat banyak celah dalam system penganggaran. Ada perusahaan peserta lelang yang ternyata fiktif, proyek seolah yang sudah diijon, dan lelangnya bernuansa koruptif E-budgeting dan Non-cash transaction yang disebut-sebut telah terbukti menghilangkan korupsi nampaknya harus diuji ulang. Masih ada tangan-tangan jahil yang mencari segala cara untuk mengambil untung.

Caranya pun dilakukan berbeda, ketika masih menggunakan tunai untuk pembayaran, oknum langsung mengambil beberapa persen dari uang yang dikeluarkan dari bendahara. Saat tunai, proses korupsi seperti ini susah dilacak karena tidak ada bukti transfer. Dengan diberlakukannya non-cash transaction, oknum-oknum jahil menyiasatinya dengan mentransfer kepihak yang dibayar menggunakan uang pribadi yang tidak sesuai jumlah di APBD, setelah pihak yang dibayar menerima transfer dari bendahara, mereka meminta kembali seluruh uangnya sesuai jumlah di APBD. Informasi ini saya dapatkan dari dua narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Celah kotor itu masih ada, disini tidak lagi masalah system anggaran yang salah, tetapi memang mental individu-oknum sendiri itulah yang tidak benar. Indonesia masih membutuhkan revolusi mental, oknum-oknum itu masih terkukung dalam bayang-bayang kemudahan mengambil untung dari yang bukan haknya. (Mahasiswi Ilmu Komunikasi Jurnalisme UI)

 

Berita Sebelumnya:

PILIHAN REDAKSI

DK PWI Jakarta dan Medco Energi:  Selenggarakan  Pelatihan Jurnalistik Gratis
DK PWI Jakarta dan Medco Energi: Selenggarakan ... Jakarta, hariandialog.com - 30-09-2017 - Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DK-PWI DKI Jakarta) bersama SKK migas...
Agus  “Bahasa Bohong Media Massa Ditinggalkan Pembaca”
Agus “Bahasa Bohong Media Massa Ditinggalkan...

Bengkulu, hariandialog.com- 20-9-17 - Saat ini di era kebebasan Pers,...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi... Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang terletak di komplek simpang lima Purwodadi yang selama ini dikenal rajanya...
Diviralkan Presiden Jokowi Saat HUT RI Ke 72
Diviralkan Presiden Jokowi Saat HUT RI Ke 72

Denpasar,hariandialog.com - 5-9-2017 - Biro Humas dan Protokol Setda...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan