Hariandialog,Thursday 18 April 2019, 08:14

Netralitas & Tanggung Jawab Moral Pers Dalam Pilkada DKI Jakarta

Oleh : Drs. H. Kamsul Hasan, SH,MH

Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sudah diambang pintu dekatnya. Untuk itu, sudah seharusnya Netralitas dan Tanggung Jawab Moral Pers dalam pemberitaan terkait Pilkada DKI Jakarta kepada masyarakat.  Untuk itu Drs. H. Kamsul Hasan, SH, MH mantan Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pesan-pesan dengan beberapa pointer diantaranya :

1.    Keberpihakan pers sudah terjadi sejak lama. Era orde baru, pers berpihak kepada penguasa karena pemerintah memegang instrumen kontrol dalam bentuk perizinan. Era reformasi keberpihakan pers beralih dari penguasa kepada pengusaha atau pemilik modalnya karena kepentingan politik, ekonomi dan lainnya.

2.    Kemerdekaan pers sesungguhnya sebagaimana Pasal 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, merupakan sebagian dari wujud kedaulatan rakyat yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, berkeadilan dan supremasi hukum. Dengan demikian kemerdekaan pers seharusnya tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk pemilik modal.

3.    Meski tidak luas, namun untuk menjaga asas kemerdekaan pers tersebut Pasal 5 mewajibkan pers nasional harus memperhatikan norma agama, rasa kesusilaan dalam masyarakat dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam menyajikan pemberitaannya. Selain itu juga diperintahkan melaksanakan hak jawab, untuk memenuhi hak orang yang diberitakan.

4.    Sementara itu wartawannya, sebagaimana diperintahkan Pasal 7 harus memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dewan Pers setelah memfasilitasi asosiasi wartawan telah menetapkan KEJ 11 pasal pada 14 Maret 2006. Namun, Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

5.    Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

6.    Meski sudah ada rambu baik untuk perusahaan pers maupun wartawan, namun kenyataannya pelanggaran atas independensi tetap terjadi. Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014?merupakan bukti bahwa keberpihakan pers kepada partai politik dan atau calon presiden terlihat nyata.

7.    Namun tidak ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini terjadi karena penilaian akhir yang dilakukan dewan Pers, penegakannya diserahkan kepada perusahaan pers bersangkutan, sementara pelanggaran etika oleh wartawan dilakukan  atas perintah pemilik modal.

8.    Menemukan hal seperti ini akhirnya Dewan Pers membuat Peraturan Dewan Pers No. 3 tahun 2015 tentang Pembatalan Sertifikat UKW terhadap wartawan yang melanggar KEJ. Persoalannya adalah sejauh mana ancaman pembatalan dapat dipatuhi sedangkan pada sisi lain, ada ancaman pekerjaan.

9.    Dewan Pers pada tahun 2017 melakukan verifikasi perusahaan pers. Semoga verifikasi tidak hanya soal administrasi dan manajemen perusahaan pers saja tetapi juga produk jurnalistiknya. (andi/tob)

Berita Sebelumnya:

PILIHAN REDAKSI

Ketigakalinya Terpilih Kembali Jadi Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan Periode 2019 - 2021
Ketigakalinya Terpilih Kembali Jadi Ketua... Medan hariandialog .com Lewat pemilihan ketat dan alot serta diselingi interupsi dari peserta, akhirnya, M Edison Ginting dari Harian Waspada...
KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU  LANTIK TIGA ANGGOTA DPRD HASIL PAW
KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU LANTIK TIGA...

Tanjungpinang, hariandialog.com Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu Tidak Maksimal

Listrik Padam Layanan RS Kota Bengkulu T…

Bengkulu, hariandialog.com – 31-1-2019 - Rumah sakit milik Pemerinta...

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terkendala Dokter Spesialis”

Direktur “Akreditasi RSUD M Yunus Terken…

Bengkulu, hariandialog.com - 24-1-19 - Direktur RSUD dr M.Yunus Beng...

TEKNOLOGI

Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World Bank    DPMPTSP Badung Belajar Pelayanan Publik di Ge
Terpilih Sebagai Lokasi Survey EODB oleh World... Denpasar, hariandialog.com- 9- 7 -2018 - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan