Hariandialog,Monday 20 November 2017, 13:03

Netralitas & Tanggung Jawab Moral Pers Dalam Pilkada DKI Jakarta

Oleh : Drs. H. Kamsul Hasan, SH,MH

Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sudah diambang pintu dekatnya. Untuk itu, sudah seharusnya Netralitas dan Tanggung Jawab Moral Pers dalam pemberitaan terkait Pilkada DKI Jakarta kepada masyarakat.  Untuk itu Drs. H. Kamsul Hasan, SH, MH mantan Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pesan-pesan dengan beberapa pointer diantaranya :

1.    Keberpihakan pers sudah terjadi sejak lama. Era orde baru, pers berpihak kepada penguasa karena pemerintah memegang instrumen kontrol dalam bentuk perizinan. Era reformasi keberpihakan pers beralih dari penguasa kepada pengusaha atau pemilik modalnya karena kepentingan politik, ekonomi dan lainnya.

2.    Kemerdekaan pers sesungguhnya sebagaimana Pasal 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, merupakan sebagian dari wujud kedaulatan rakyat yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, berkeadilan dan supremasi hukum. Dengan demikian kemerdekaan pers seharusnya tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk pemilik modal.

3.    Meski tidak luas, namun untuk menjaga asas kemerdekaan pers tersebut Pasal 5 mewajibkan pers nasional harus memperhatikan norma agama, rasa kesusilaan dalam masyarakat dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam menyajikan pemberitaannya. Selain itu juga diperintahkan melaksanakan hak jawab, untuk memenuhi hak orang yang diberitakan.

4.    Sementara itu wartawannya, sebagaimana diperintahkan Pasal 7 harus memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dewan Pers setelah memfasilitasi asosiasi wartawan telah menetapkan KEJ 11 pasal pada 14 Maret 2006. Namun, Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

5.    Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

6.    Meski sudah ada rambu baik untuk perusahaan pers maupun wartawan, namun kenyataannya pelanggaran atas independensi tetap terjadi. Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014?merupakan bukti bahwa keberpihakan pers kepada partai politik dan atau calon presiden terlihat nyata.

7.    Namun tidak ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini terjadi karena penilaian akhir yang dilakukan dewan Pers, penegakannya diserahkan kepada perusahaan pers bersangkutan, sementara pelanggaran etika oleh wartawan dilakukan  atas perintah pemilik modal.

8.    Menemukan hal seperti ini akhirnya Dewan Pers membuat Peraturan Dewan Pers No. 3 tahun 2015 tentang Pembatalan Sertifikat UKW terhadap wartawan yang melanggar KEJ. Persoalannya adalah sejauh mana ancaman pembatalan dapat dipatuhi sedangkan pada sisi lain, ada ancaman pekerjaan.

9.    Dewan Pers pada tahun 2017 melakukan verifikasi perusahaan pers. Semoga verifikasi tidak hanya soal administrasi dan manajemen perusahaan pers saja tetapi juga produk jurnalistiknya. (andi/tob)

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

PILIHAN REDAKSI

Pelatihan Jurnalistik Gender oleh KPPA Usai
Pelatihan Jurnalistik Gender oleh KPPA Usai Pelatihan Jurnalistik Gender Oleh Kementerian Peranan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia dilangsungkan di Margo...
Konkernas PWI di Bengkulu Dihadiri Menkominfo
Konkernas PWI di Bengkulu Dihadiri Menkominfo

Bengkulu, hariandialog.com - Agenda Konferensi KerjaNasional (Konkernas)...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi... Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang terletak di komplek simpang lima Purwodadi yang selama ini dikenal rajanya...
Diviralkan Presiden Jokowi Saat HUT RI Ke 72
Diviralkan Presiden Jokowi Saat HUT RI Ke 72

Denpasar,hariandialog.com - 5-9-2017 - Biro Humas dan Protokol Setda...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan