Hariandialog,Monday 11 December 2017, 06:51

Verifikasi Dewan Pers Bukan Lonceng Kematian

Oleh: James Tobing

Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Jaya

 

Verifikasi Dewan Pers yang “meloloskan” 74 perusahaan media massa, belakangan bertambah 3 menjadi 77 media, menjadi semacam lonceng kematian bagi media-media yang belum terverifikasi. Padahal seharusnya tidak demikian. Rilis “lolosnya” 77 media yang terlalu prematur itulah yang menjadikannya semacam lonceng kematian. Dewan Pers merilis daftar media yang “lolos” verifikasi tahap pertama pada Jumat 3 Februari 2017.

Pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang digelar di Ambon, Maluku, Kamis (9/2) ini, sedianya Dewan Pers akan mengumumkan 77 media yang lolos verifikasi itu serta menyerahkan sertifikat standar perusahaan pers kepada 77 media tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo, namun setelah Ketua Dewan Pers Josep Adi Prasetyo bertemu dengan Serikat Perusahaan Pers (SPS), Senin (6/2), rencana tersebut diurungkan. Bila tidak, tentu akan menambah “luka” media-media yang belum terverifikasi.

Ada banyak elemen yang diverifikasi, mulai dari badan hukum hingga kesejahteraan wartawan. Tujuan verifikasi adalah menjadikan pers yang profesional dan menaati Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dengan kata lain, sistem verifikasi yang diterapkan Dewan Pers ke perusahaan-perusahaan media sesungguhnya bukanlah lisensi pengikat semacam Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang pernah dibuat saat rezim Orde Baru. Ia “hanya” menjadi referensi apakah sebuah media profesional atau belum.

Sayangnya, hasil verifikasi tahap pertama langsung dirilis, padahal masih ada ribuan media lainnya yang sedang dalam proses verifikasi. Akibatnya, media-media yang belum terverifikasi itu langsung mendapat “vonis” tidak profesional, dan itu bisa menjadi lonceng kematian. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Dewan Pers-kah, atau SPS yang telah melakukan verifikasi sesuai mandat dari Dewan Pers melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Pers No. 01/SK-DP/III/2015 tentang Penetapan Serikat Perusahaan Pers sebagai Lembaga Pelaksana Verifiaksi Perusahaan Pers Media Cetak tertanggal 24 Maret 2015? Menurut saya kedua-duanya harus bertanggung jawab. Mestinya hasil verifikasi baru diumumkan pada 2018 mendatang setelah semua media diverifikasi.

Kita juga mempertanyakan belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam proses verifikasi media, sehingga ada kesan pilih kasih atau berdasarkan like and dislike. Melihat daftar media yang “lolos” verifikasi, dugaan like and dislike tersebut sulit ditepiskan. Ada kecenderungan keberpihakan kepada media-media mainstream.

Selain itu, dalam melakukan verifikasi baik Dewan Pers maupun SPS tidak melibatkan organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Apalagi, Dewan Pers konon akan memberikan semacam tanda atau kode “QR” hanya kepada 18 grup media “besar” yang menandatangani Piagam Palembang pada 9 Februari 2010 bertepatan dengan HPN 2010 di Palembang, Sumatera Selatan.

Sejatinya, Piagam Palembang bertujuan mulia, yakni untuk menjamin kemerdekaan pers, mewujudkan kedaulatan berekspresi rakyat yang berdasarkan prinsip-rinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas. Agar kemerdekaan pers benar-benar dapat terwujud, dibutuhkan pers yang profesional, tunduk kepada UU Pers, taat kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan didukung perusahaan pers yang sehat, serta dapat diawasi dan diakses secara profesional oleh masyarakat luas.

Verifikasi media merupakan tindak lanjut dari Piagam Palembang tersebut. Namun karena prosesnya diduga dilakukan serampangan, maka yang terjadi justru banyak media yang terancam gulung tikar karena tidak dipercaya publik gara-gara rilis yang terlalu prematur.

 

 

Berita Sebelumnya:Berita Terkait:

PILIHAN REDAKSI

PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro Jakarta, hariandialog.com - 28-11-2017 – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali menyelenggarakan Anugerah Jurnalistik?Adinegoro yang...
Zacky “ Bangun Daerah Pemerintah dan Pers Harus Sinergi”
Zacky “ Bangun Daerah Pemerintah dan Pers Harus...

Bengkulu, hariandialog.com – 18-11-2017 - Ketua PWI Provinsi Bengkulu...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan