Hariandialog,Monday 20 November 2017, 13:03

Baca Teks Proklamasi Jangan Sampai Jadi “Kutukan”

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Setiap tanggal 17 Agustus, diperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kemerdekaan RI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh dwi-tunggal Soekarno-Hatta. Selain dihadiri Presiden RI dan Wakil Presiden RI, upacara bendera peringatan detik-detik Proklamasi juga dihadiri semua pejabat negara mulai dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ketua Komisi Yudisial (KY) RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan lain-lain serta undangan dari sejumlah daerah di Indonesia bahkan perwakilan luar negeri.

Nah, dalam setiap peringatan detik-detik Proklamasi itu selalu dibacakan teks Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak 2015, ada semacam konsensus pembaca teks Proklamasi ditentukan secara bergiliran, antara Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD.

Sayangnya, dua pembaca teks Proklamasi pada 2015 dan 2016 telah menjadi tersangka dan terpidana korupsi, yakni Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua DPD Irman Gusman. Tahun ini, giliran Ketua MPR Zulkifli Hasan yang “ketiban sampur” untuk membacakan teks Proklamasi. Akankah Zulkifli juga tersandung kasus korupsi? Jangan sampai pembaca teks Proklamasi mengalami semacam “kutukan”.

Setya Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP pada 17 Juli 2017. Wakil rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) itu diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Irman Gusman divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 20 Februari 2017. Irman terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Irman terbukti menerima suap Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi. Irman terbukti menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPD untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy. Irman terbukti bersedia membantu Memi, istri Xaveriandy, dengan meminta keuntungan Rp 300 dari setiap kilogram gula yang diberikan Perum Bulog.

Karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo, ada kekhawatiran Setya Novanto yang tengah menyandang status tersangka ditunjuk menjadi pembaca teks Proklamasi pada 17 Agustus 2017. Kekhawatiran ini datang salah satunya dari Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Menurutnya, Proklamasi adalah simbol kita sebagai bangsa yang merdeka, termasuk merdeka dari korupsi yang merupakan bentuk dari penjajahan modern.

Namun, kekhawatiran itu ditepis Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, ini, Senin (7/8/2017), memastikan Ketua DPR Setya Novanto tidak akan menjadi pembaca teks Proklamasi pada perayaan 17 Agustus 2017. Yang akan membacakan teks Proklamasi nanti adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan. Hal ini mengacu pada mekansime yang diterapkan sejak 2015, di mana penentuan siapa pembaca teks Proklamasi bersifat bergilir. Karena Novanto sudah membacakannya pada 2015, dan pada 2016 Ketua DPD sudah mendapat giliran membaca teks Proklamasi, maka secara teknis tahun ini akan menjadi giliran Ketua MPR Zulkifli Hasan, bukan pula Ketua DPD yang baru, Oesman Sapta Odang.

Usai membacakan teks Proklamsi, akankah Zulkifli Hasan menyusul Setya Novanto dan Irman Gusman menjadi tersangka bahkan terdakwa dan terpidana korupsi? Kita berharap tidak. Sebab kalau itu terjadi, maka menjadi pembaca teks Proklamasi seakan-akan menjadi semacam “kutukan” yang berujung pada penjara.

Zulkifli Hasan memang pernah dua kali menjalani pemeriksaan di KPK terkait jabatannya sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemeriksaan pertama terjadi pada Selasa (11/11/2014), di mana ia yang kini juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjalani pemeriksaan selama sembilan jam terkait kasus dugaan suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat, dengan tersangka Kwee Cahyadi Kumala.

Pemeriksaan kedua terjadi pada Rabu (12/11/2014) atau sehari kemudian, di mana Zulkifli diperiksa KPK terkait dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau dengan tersangka Gubernur Riau non-aktif Annas Maamun yang melibatkan Gulat Manurung. Untuk dua kasus tersebut Zulkifli dimintai keterangannya sebagai saksi.

Dalam sidang kasus dugaan tindak pidana suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 itu nama Zulkifli juga disebut. Namanya terungkap saat diputarkan rekaman pembicaraan antara Gulat dan Annas Maamun pada 20 September 2014.

Sebelumnya, nama Zulkifli mencuat dalam sidang perdana Gulat di Pengadilan Tipikor. Dalam sidang, mantan Menteri Kehutanan itu disebut memberi centang tanda persetujuan terhadap sebagian kawasan hutan menjadi bukan hutan yang diajukan Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun. Hal itu dilihat sebagai peluang oleh Gulat yang kemudian juga meminta kepada Annas agar lahan miliknya dimasukkan ke dalam pengajuan revisi alih fungsi hutan (Berita Satu, Senin 19 Januari 2015).

Namun, semua dugaan itu dibantah Zulkifli. Semoga bantahan tersebut benar adanya, sehingga Zulkifli tidak akan terkena semacam “kutukan” usai menjadi pembaca teks Proklamasi.

Karyudi Sutajah Putra, pegiat media, tinggal di Jakarta

 

Berita Terkait:

PILIHAN REDAKSI

Pelatihan Jurnalistik Gender oleh KPPA Usai
Pelatihan Jurnalistik Gender oleh KPPA Usai Pelatihan Jurnalistik Gender Oleh Kementerian Peranan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia dilangsungkan di Margo...
Konkernas PWI di Bengkulu Dihadiri Menkominfo
Konkernas PWI di Bengkulu Dihadiri Menkominfo

Bengkulu, hariandialog.com - Agenda Konferensi KerjaNasional (Konkernas)...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi... Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang terletak di komplek simpang lima Purwodadi yang selama ini dikenal rajanya...
Diviralkan Presiden Jokowi Saat HUT RI Ke 72
Diviralkan Presiden Jokowi Saat HUT RI Ke 72

Denpasar,hariandialog.com - 5-9-2017 - Biro Humas dan Protokol Setda...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan