Hariandialog,Monday 15 January 2018, 05:34

“Mbabar” Mas Ganjar

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Ambil keputusan di detik terakhir! Itulah “pakem” yang diterapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menentukan calon kepala daerah. Namun, menghadapi Pilkada 2018, Megawati seakan keluar dari “pakem” tersebut. Buktinya, jauh hari Megawati, yang diberi hak prerogratif partainya menetapkan calon kepala daerah, telah menetapkan calon gubernur untuk Jawa Timur dan Sulawesi Selatan (15 Oktober 2017) serta Bali (11 November 2017). Sebaliknya, untuk Jawa Tengah ada kesan mengulur waktu. Megawati kembali ke “pakem”?

Pilkada 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia pada 27 Juni 2018, terdiri atas 17 pemilihan gubernur, 115 pemilihan bupati dan 39 pemilihan walikota. Untuk Jateng, selain pilgub, ada enam pilbup, yakni Banyumas, Temanggung, Kudus, Karanganyar, Magelang dan Tegal, serta satu pilwakot, yakni Kota Tegal.

Selain petahana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sejumlah tokoh nasional sudah muncul untuk merebut kursi Jateng-1, antara lain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, mantan Menteri Desa Marwan Jafar (PKB), dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Sudirman Said (Gerindra, PKS dan PAN). Muncul pula tokoh lokal seperti mantan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, mantan Bupati Kebumen Rustriningsih, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, dan Bupati Kudus Musthofa.

Berdasarkan survei sejumlah lembaga, sebagai petahana elektabilitas Ganjar di atas angin. Populi Center, misalnya, menempatkan Ganjar sebagai jawara, dengan elektabilitas 51,6%, sedangkan nama-nama lain hanya satu digit, yakni Yoyok Riyo Sudibyo (4%), Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Khudori (2,9%), Bupati Tegal Enthus Susmono (2,6%), dan Musthofa (1,5%).

Berdasarkan survei internal PDIP, elektablitas Ganjar juga leading, yakni 46,1%, sementara nama-nama lain di bawah satu digit. Dengan menguasai 31 dari 100 kursi di DPRD Jateng, minimal 20% kursi sesuai Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016, PDIP bisa mengusung calon sendiri.

Di “kandang banteng”, peluang jago PDIP sangat besar, terbukti empat kali memenangi Pilgub Jateng, yakni Mardiyanto, Ali Mufiz, Bibit Waluyo, dan Ganjar sendiri. Ditambah hasil Pilkada 2015 di mana PDIP memenangi 14 dari 21 daerah, kian besarlah kans jago PDIP untuk kembali menduduki kursi Jateng-1. Tapi, mengapa PDIP tak kunjung menetapkan Ganjar atau nama lain sebagai cagub Jateng?

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, usai rapat konsolidasi PDIP di Panti Marhaen, Semarang, Kamis (9/11/2017), berdalih pengumuman cagub Jateng menunggu momentum yang tepat. Menurut Hasto, partainya tak ingin kelewat percaya diri dengan buru-buru mengumumkan pasangan calon. PDIP akan melihat kesiapan jajaran kader partai di daerah.

Tersandera?

Selama memimpin Jateng sejak 23 Agustus 2013, Ganjar yang dikenal kreatif dan inovatif ini berhasil menorehkan sejumlah prestasi meski tak sespektakuler Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta, Tri Rismaharini di Surabaya dan Ridwan Kamil di Bandung. Misalnya, ia berhasil meraih penghargaan dari Presiden RI sebagai Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Teladan 2017, terkait program kredit khusus bagi pelaku UMKM. Ganjar juga telah membagikan ratusan ribu Kartu Tani untuk memaksimalkan distribusi pupuk bersubsidi.

Pun, Ganjar mengantarkan Jateng meraih Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama dan Piala Wahana Tata Nugraha Kencana 2017, karena Jateng memiliki nilai plus dalam pengaturan lalu-lintas dan penunjuk arah, kedisiplinan pengemudi, ketertiban berlalu-lintas, dan pengaturan jalur trayek. Pria berambut perak kelahiran Karanganyar 28 Oktober 1968 ini juga dikenal tegas dalam memberantas pungutan liar, dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena paling banyak melaporkan gratifikasi di tahun 2015.

Namun, di balik prestasi tersebut, ada “noda” yang mencoreng Ganjar, yakni kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Dalam sejumlah persidangan, nama Ganjar disebut kecipratan duit proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Teranyar adalah kesaksian M Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/11/2017). Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengaku melihat langsung Ganjar menerima uang e-KTP sebesar US$ 500.000. Saat itu Ganjar menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Sontak, kesaksian Nazaruddin ini dibantah Ganjar.

Ganjar juga dinilai lebih berpihak kepada PT Semen Indonesia dalam sengketa dengan warga yang menelan korban jiwa saat sejumlah warga Rembang unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Mungkinkah PDIP tersandera atau setidaknya wait and see perkembangan kasus e-KTP, sehingga tak kunjung menetapkan Ganjar sebagai cagub Jateng? Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, hasil survei Populi Center  menunjukkan, meski Ganjar digoyang isu e-KTP, 40,9% responden menyatakan tidak percaya Ganjar terlibat.

Olly Dondokambay, meski digoyang isu e-KTP, saat diajukan sebagai cagub Sulawesi Utara pada Pilkada 2015, Bendahara Umum PDIP itu juga terpilih. Simak pula kesaksian Made Oka Masagung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (10/11/2017), dalam perkara e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Made Oka mengaku membubuhkan tanda tangan pada tanda terima penerimaan uang Rp 1 miliar dari Setya Novanto, namun uangnya tidak ia terima.

Jadi, sesungguhnya apa yang membuat PDIP galau soal Ganjar? Itulah pentingnya kita “mbabar” (membeberkan) sosok Mas Ganjar di sini.

Karyudi Sutajah Putra, pegiat media, lahir di Pemalang tinggal di Jakarta.

 

Berita Terkait:

PILIHAN REDAKSI

HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota
HPN Sumbar PWI Bengkulu Kirim 35 Anggota Bengkulu, hariandialog.com – 4-1-18 - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) secara nasional akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Manfaat Lari Pagi untuk Kesehatan

Jakarta, hariandialog.com - 8-1-2018 - Olahraga yang cukup mudah, mu...

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HIV AIDS

BKKBN Pemko Binjai Seminarkan Tentang HI…

Binjai, hariandialog.com - 27-12-2017 - BKKBN Pemko Binjai menggelar...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan