Hariandialog

Dr.H. Haswandi, SH,SE, MH, dalam desertasinya menyebutkan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia terhadap pengembalian asset tindak pidana korupsi dan ahli warisnya ada. Namun, untuk mengatasi kendala tersebut dan agar bisa berjalan lancar, Pemerintah RI harus memiliki Undang-undang atau ketentuan khusus perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa putusan pengadilan.

Oleh: Henri E. Tampubolon

Dalam historisnya bahwa keberadaan hakim nonkarier (ad hoc) ada dalam menjawab tuntutan reformasi dunia peradilan yang sebelumnya ditenggarai ‘dagang keadilan’ dan korup. Sehingga keadilan yang sejatinya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi sudah berdasarkan pesanan si-pemesan.

Dr.H.Haswandi, SH,SE,Mhum, yang kini menjabat sebagai Salah seorang Direktur di Mahkamah Agung RI menguraikan beberapa kendala dalam hal pengembalian asset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya. Masalah tersebut tergambar di dalam buku desertasi doktornya. Tulisan ini adalah bagian terdahulu. Maka pada  point :

Dr.H. Haswandi, SH,SE, Mhum, dalam desertasinya menyebutkan dalam pengembalian asset tindak pidana korupsi pelaku dan ahliwarisnya menurut system hukum Indonesia ditemukan kelemahan di ranah regulasi tindak pidanakorupsi. Dan dibahas seperti dibawah ini :