Hariandialog

Oleh: Henri E Tampubolon

Sejatinya hakim itu merupakan Wakil Tuhan dalam menentukan keadilan atas perkara yang ditangani dan diadilinya.

Dr.H. Haswandi, SH,SE,MH, diakhir desertasinya terhadap pengembalian
asset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menyimpulkan
beberapa pandangan.

Oleh: Gendhotwukir

Radikalisme di ranah ilmu sosial sejatinya bukanlah konsep yang begitu asing lagi. Disiplin politik, sosiologi dan sejarah sudah sejak berabad-abad yang lalu menggunakan istilah ini untuk menelaah fenomena sosial tertentu. Khusus untuk radikalisme agama, istilah ini menjadi fenomenal dan populer di abad ini seiring dengan masifnya serangan bom kaum radikal yang mengguncang berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Dr.H. Haswandi, SH,SE, MH, dalam desertasinya menyebutkan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia terhadap pengembalian asset tindak pidana korupsi dan ahli warisnya ada. Namun, untuk mengatasi kendala tersebut dan agar bisa berjalan lancar, Pemerintah RI harus memiliki Undang-undang atau ketentuan khusus perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa putusan pengadilan.