Hariandialog

Oleh: Drs.H. Kamsul Hasan, SH,MH

Kekerasan terhadap wartawan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua. Kekerasan dalam bentuk verbal dan kekerasan dalam bentuk fisik. Kedunya berbeda delik dan berbeda legal standing.

Wartawan Itu Apa ?

Seorang polisi berpangkat AKBP yang hadir pada diskusi tentang kekerasan terhadap wartawan di Kemenkopolhukam, Rabu kemarin (08/03-2017)  bertanya, apakah setiap tindak pidana terhadap wartawan dilindungi hukum dan bisa dibilang sebagai kekerasan?

Sebagai  narasumber tunggal dengan peserta rata rata berpangkat kolonel dari kementerian yang berada dalam koordinasi Polhukam, harus menjelaskan tentang apa itu wartawan dalam sistem hukum pers di

Indonesia.

Kata wartawan dalam UU RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) terdapat pada Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8. Hanya Pasal 8 yang berbicara soal perlindungan terhadap wartawan.

Sebelum berbicara soal perlindungan terhadap wartawan, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud sebagai pers, karena tidak semua media di Indonesia dapat disebut sebagai perusahaan pers.

Definisi pers sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU Pers yang intinya pers adalah LEMBAGA SOSIAL yang melakukan kegiatan jurnalistik. Jadi jelas pers Indonesia tidak bisa dikelolam perseorangan.

Selain kekerasan verbal wartawan juga kerap mendapat kekerasan fisik yang bersifat delik umum atau delik biasa. Legal standing dari kekerasan fisik adalah setiap orang dan ancamannya ada pada KUHP.

Tinggal melihat berapa orang yang melakukan kekerasan fisik itu. Apabila hanya seorang diri maka dapat digunakan Pasal 351 KUHP. Kekerasan fisik yang dilakukan lebih dari satu orang bisa menggunakan

Pasal 170 KUHP.

Mencegah Kekerasan

Untuk mencegah kekerasan, semua pihak harus kembali pada peraturan yang berlaku. Wartawan harus bekerja profesional mematuhi hukum dan etika jurnalistik.

Pemerintah harus terus melakukan sosialisasi atau literasi media agar masyarakat luas memahami hak dan kewajiban baik terkait UU Pers maupun UU Penyiaran.

Apabila kekerasan tidak terhindarkan, jangan sampai kekerasan verbal menjadi kekerasan fisik. Pemerintah melalui aparat kepolisian dan keamanan yang ada di lokasi segera mengamankan.

Proses hukum secara profesional, termasuk apabila ada dugaan laporan palsu, bila memang cukup bukti.

# Rapat koordinasi Polhukam yang menjadi reuni IISIP Jakarta, karena sejumlah kolonel yang hadir ternyata alumni kampus tercinta. Sedangkan soal perusahaan pers dan atau pers nasional diatur pada Pasal 1 angka 2. Mengenai hak dan kewajiban pers nasional diatur Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 serta Pasal 13 UU Pers.

Pasal 9 ayat (1) UU Pers memberikan kesempatan kepada siapa saja baik itu warga negara maupun negara untuk membuat perusahaan pers. Namun seperti diatur Pasal 9 ayat (2) perusahaan pers nasional harus berbadan hukum Indonesia.

Dewan Pers melalui SE 01 tahun 2014 tertanggal 16 Januari 2016 menafsirkan yang dimaksud badan hukum perusahaan pers harus PT, yayasan atau koperasi.  Surat edaran Dewan Pers itu berlaku efektif per 1 Juli 2014.

Dengan demikian yang dimaksud sebagai wartawan adalah mereka yang melakukan kegiatan jurnalistik untuk perusahaan pers nasional sebagai mana dimaksud Pasal 9 ayat (2) UU Pers dan SE Dewan Pers No 01 tahun 2014.

Lalu, apakah orang yang berstatus wartawan selalu mendapatkan perlindungan hukum dalam berbagai sepak terjangnya. Kembali kepada perlindungan terhadap wartawan yang diatur Pasal 8, perlindungan

terhadap profesi wartawan hanya diberikan pada saat dia menjalankan kegiatan jurnalistik.

Apabila benar ada orang yang mengaku wartawan melakukan praktik pemerasan, maka dia tidak sedang melakukan kegiatan jurnalistik tetapi melakukan tindak pidana kriminal. Mereka tidak mendapatkan

perlindungan sebagai mana diamanatkan Pasal 8 UU Pers.***

Oleh: James Tobing

Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Jaya

Verifikasi Dewan Pers yang “meloloskan” 74 perusahaan media massa, belakangan bertambah 3 menjadi 77 media, menjadi semacam lonceng kematian bagi media-media yang belum terverifikasi. Padahal seharusnya tidak demikian. Rilis “lolosnya” 77 media yang terlalu prematur itulah yang menjadikannya semacam lonceng kematian. Dewan Pers merilis daftar media yang “lolos” verifikasi tahap pertama pada Jumat 3 Februari 2017.

Oleh : Drs. H. Kamsul Hasan, SH,MH

Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sudah diambang pintu dekatnya. Untuk itu, sudah seharusnya Netralitas dan Tanggung Jawab Moral Pers dalam pemberitaan terkait Pilkada DKI Jakarta kepada masyarakat.  Untuk itu Drs. H. Kamsul Hasan, SH, MH mantan Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pesan-pesan dengan beberapa pointer diantaranya :

1.    Keberpihakan pers sudah terjadi sejak lama. Era orde baru, pers berpihak kepada penguasa karena pemerintah memegang instrumen kontrol dalam bentuk perizinan. Era reformasi keberpihakan pers beralih dari penguasa kepada pengusaha atau pemilik modalnya karena kepentingan politik, ekonomi dan lainnya.

2.    Kemerdekaan pers sesungguhnya sebagaimana Pasal 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, merupakan sebagian dari wujud kedaulatan rakyat yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, berkeadilan dan supremasi hukum. Dengan demikian kemerdekaan pers seharusnya tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk pemilik modal.

3.    Meski tidak luas, namun untuk menjaga asas kemerdekaan pers tersebut Pasal 5 mewajibkan pers nasional harus memperhatikan norma agama, rasa kesusilaan dalam masyarakat dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam menyajikan pemberitaannya. Selain itu juga diperintahkan melaksanakan hak jawab, untuk memenuhi hak orang yang diberitakan.

4.    Sementara itu wartawannya, sebagaimana diperintahkan Pasal 7 harus memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dewan Pers setelah memfasilitasi asosiasi wartawan telah menetapkan KEJ 11 pasal pada 14 Maret 2006. Namun, Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

5.    Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

6.    Meski sudah ada rambu baik untuk perusahaan pers maupun wartawan, namun kenyataannya pelanggaran atas independensi tetap terjadi. Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014?merupakan bukti bahwa keberpihakan pers kepada partai politik dan atau calon presiden terlihat nyata.

7.    Namun tidak ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini terjadi karena penilaian akhir yang dilakukan dewan Pers, penegakannya diserahkan kepada perusahaan pers bersangkutan, sementara pelanggaran etika oleh wartawan dilakukan  atas perintah pemilik modal.

8.    Menemukan hal seperti ini akhirnya Dewan Pers membuat Peraturan Dewan Pers No. 3 tahun 2015 tentang Pembatalan Sertifikat UKW terhadap wartawan yang melanggar KEJ. Persoalannya adalah sejauh mana ancaman pembatalan dapat dipatuhi sedangkan pada sisi lain, ada ancaman pekerjaan.

9.    Dewan Pers pada tahun 2017 melakukan verifikasi perusahaan pers. Semoga verifikasi tidak hanya soal administrasi dan manajemen perusahaan pers saja tetapi juga produk jurnalistiknya. (andi/tob)

Oleh: Henri E. Tampubolon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mencintai mata uang rupiah ( mata uang negara kita sendiri). Hal itu dikatakan Presiden ke- 7 tersebut saat peluncuran uang rupiah cetakan baru tahun emisi 2016 di Bank Indonesia (BI) Jakarta, Senin 19 Desember 2016. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai rupiah dengan cara bertransaksi  menggunakan rupiah sebagai wujud  cinta atas kedaulatan  dan kemandirian Bangsa.

Ajakan Presiden Jokowi itu memang sangatlah wajar dan masyarakat secara sungguh bisa menerapkannya. Alasannya menggunakan rupiah dalam bertransaksi misal di bumi persada ini, selain bentuk kecintaan dan kemandirian bangsa Indonesia, juga mengurangi ketergantungan kita dan rasa yang selalu pede atas uang asing khususnya dollar. Keterbutuhan masyarakat Indonesia akan dollar dengan jumlah banyak, menjadikan kurs dollar naik dan melemahkan matang uang kita sendiri.

Memang jika kita lihat sejak beberapa tahun silam, sejumlah hotel khususnya berbintang 4 dan 5 lebih cenderung menggunakan dollar untuk sewa kamar maupun terhadap souvenir yang dijual. Bahkan sejumlah apartemen juga menggunakan dollar untuk menentukan harganya, dan sebagainya.

Meskipun usaha tersebut dimiliki pengusaha Indonesia misal, tetapi seakan bangga dan merasa bonafid jika harus menggunakan dollar dalam bentuk bertransaksi. Kondisi demikian menjadikan lambat laun orang tertentu lebih suka dan gemar atau bahasa kerennya lebih cinta mata uang asing seperti dollar ketimbang mata uang negara kita sendiri.

Ajakan seperti dikatakan Presiden Jokowi itu, mungkin bukanlah yang pertama. Saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997, juga ada seruan dan ajakan dari pemerintah kala itu untuk mencintai rupiah, seiring dengan nilai kurs dollar yang melonjak hingga diambang batas yang menjadikan perekonomian nasional mengalami kolaps, dan banyaknya perusahaan yang harus  gulung tikar.

Namun ajakan itu tidak membuat hati dari mereka yang lebih ‘mendewakan’ uang dollar dari pada rupiah untuk lebih mencintai rupiah. Hal itu juga banyak tempat usaha yang jika bertransaksi  selalu menggunakan mata uang dollar. Kondisi demikian bagi mereka seakan membuat rupiah dianggap mungkin sebelah mata. Jadi ketergantungan akan dollar sangat terus tinggi.

Kebutuhan dollar akan tetap tinggi mengingat dalam kasus korupsi seperti misal gratifikasi para penerima lebih dominan dan suka menerima uang suap dengan mata uang asing. Dari sejumlah pengungkapan kasus korupsi baik itu yang dilakukan Kejaksaan, terkhusus juga KPK baik itu dalam operasi tangkap tangan (OTT) selalu barang bukti yang disita pasti ada  mata uang asingnya. Mungkin alasannya dengan satu lembar dollar  nilai nominal 100 Dollar Amerika Serikat jika dikurskan sudah di atas Rp 11 ribu. Atau tipis tapi memiliki nilai kurs tinggi.

Hal inilah yang menjadikan koruptor terus memburu dollar dari para ‘pemberi’ suap. Jadi di tengah-tengah para koruptor yang doyan dollar, timbul ajakan untuk mencintai mata uang rupiah. Bagi masyarakat kalangan menengah hingga ke bawah mungkin ajakan itu pasti dituruti dan ditaati. Namun bagi koruptor yang lebih suka dollar, ajakan itu mungkin dianggap sebagai angin lalu saja.

Tapi yang pasti ajakan dari Presiden Jokowi tersebut untuk mencintai rupiah merupakan ajakan yang sederhana dan menumbuhkembangkan kemandirian kita dan juga mengetuk rasa nasionalisme  kita. Semoga ajakan itu menjadi kenyataan bagi masyarakat dengan cara lebih mencintai rupiah. Demikian (***)