Hariandialog,Monday 11 December 2017, 06:51
Opini

Pertanggungjawaban Secara Perdata untuk Ahli Waris Koruptor

Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah

hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dan berada
dalam tataran filsafat hukum. Penelitian hukum normatif adalah hukum
yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem
norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dar peraturan
perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Pertanggungjawaban Secara Perdata untuk Ahli Waris Koruptor

b.    Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu yang bersifat mekanis, organis, atau sosial.  Mariam Darus Badzrulzaman mendefinisikan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.

Wewenang hukum dalam mengatur perilaku manusia didasarkan pada norma-norma yang menetapkan kewajiban hukum. Hal ini dapat diberlakukan pada manusia, binatang, dan benda mati. Kendati tatanan
hukum modern hanya mengatur perilaku atau perbuatan manusia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tatanan hukum itu mengatur perilaku manusia terhadap tumbuhan, binatang dan benda mati.

Pemaparan teori sistem hukum juga dikemukakan oleh Lawrence M Freidman yang membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu :

1.    Struktur Hukum (Legal Structure)

2.    Substansi Hukum (Legal Substance)

3.    Budaya Hukum (Legal Culture)

Kajian pertama mengenai sistem hukum dalam teori Lawrence M Friedman adalah tentang struktur hukum (legal structure) yang menyebut bahwa suatu struktur hukum menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Didalam pemberantasan tindak pidana korupsi Pelaksana Pidana (Lapas). Untuk baiknya pelaksanaan hukum maka semua lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dalam suatu kerangka hukum yang baik pula sehingga terdapat suatu sinkronisasi dan harmonisasi
antar lembaga penegak hukum tersebut. Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut haruslah lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik warga negara yang berkepentingan terhadap sebuah kasus hukum yang sedang terjadi. Pengaruh-pengaruh politik warga negara terhadap hukum harus dilepaskan jika sudah berhadapan dengan struktur hukum dalam mengatur dan mengurusi warga negara.

Teori kedua menyatakan bahwa substansi hukum menetukan bisa atau tidak bisanya suatu aturan hukum dapat dilaksanakan. Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat dianalisis apakah aturan hukum tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi terhadap pelaku maupun terhadap ahli warisnya telah memadai atau belum.

Teori ketiga adalah tentang budaya hukum. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pikiran masyarakat mengenai hukum ke arah yang lebih baik pula.

c.    Teori Hukum Dalam Pembangunan

Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat (law as a tool of social engineering) merupakan suatu konsepsi hukum modern dari Roscoe Pound. Roscoe Pound (1870-1964) merupaka tokoh utama dari aliran Pragmatis Legal Realism dan sebagai pelopor aliran Sociological Jurisprudence di Amerika Serikat, yang berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan ilmu hukum
berkewajiban untuk mengembangkan suatu kerangka, sehingga kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Konsep ini dilaksanakan di Amerika Serikat sekitar tahun tiga puluhan setelah dilaksanakannya apa yang disebut New Deal dan seterusnya digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan dibidang sosial.
Keputusan-keputusan Mahkamah Agung  Amerika mengenai persamaan hak bagi warga kulit hitam (Negro) merupakan contoh penerapan konsep tersebut.

Konsepsi Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum dapat dipergunakan sebagai alat merubah masyarakat, telah mengilhami Mochtar Kusumaatmadja untuk mengkaji lebih lanjut dia mencoba mencari  jawaban atas pertanyaan : apakah masyarakat Indonesia sendiri memiliki konsep semacam itu yang dapat digunakan dalam upaya pembangunan di negara kita sendiri.  Konsepsi yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dinamakan dengan Konsepsi Hukum Pembangunan atau Teori Hukum
Pembangunan

Hukum Pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja merupakan pengembangan dari konsep law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Konsep aslinya berasal dari Roscoe Pound, oleh Mochtar Kusumaatmadja diadaptasi dalam menghadapi suasana pembangunan di Indonesia. Inti dari pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang pengertian hukum, pembinaan hukum serta aplikasinya tercermin dalam 3 (tiga) tulisannya, yang menghasilkan Teori Hukum Pembangunan. Terciptanya teori ini membawa dampak positif terhadap pembaharuan berbagai perundang-undangan dan perubahan sikap mental masyarakat yang tradisional ke arah modernisasi. Juga merupakan tolok ukur pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional.

Konsep Hukum Pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum tidak cukup berperan sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, tetapi dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan-perubahan dibidang sosial.

Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering), atau belum sebagai sarana pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa adanya pemikiran keteraturan/ ketertiban dalam usaha pembaharuan atau pembangunan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang perlu.

Selain itu juga, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai pengatur kearah kegiatan manusia yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. (tobing/ bersambung)

 

Pertanggungjawaban Secara Perdata untuk Ahli Waris Koruptor Korupsi Tidak Boleh Menguntungkan Siapa

Untuk kasus korupsi berapapun besarnya dan siapapun pelakunya serta dengan apapun dilakukan begitu juga penyembunyiannya, tiada seorangpun yang boleh diuntungkan. Begitu juga jajaran ahli
waris para koruptor harus juga diwarisi pertanggungjawaban secara perdata agar uang Negara yang dikorupsi atau sempat dinikmati dikembalikan.

Pertanggungjawaban Secara Perdata untuk Ahli WarisKoruptor Instrumennya Ada pada UU No.31 Tahun 1999

Disamping bantuan timbal balik dalam masalah pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi ada pada Undang-undang RI No 1 Tahun 2006. Namun bila merujuk kepada pertanggungjawaban secara
perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya dapat menggunakan UU RI No.31 tahun 1999.

 

Page 10 of 20

PILIHAN REDAKSI

PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro
PWI Selenggarakan Anugerah Jurnalistik Adinegoro Jakarta, hariandialog.com - 28-11-2017 – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali menyelenggarakan Anugerah Jurnalistik?Adinegoro yang...
Zacky “ Bangun Daerah Pemerintah dan Pers Harus Sinergi”
Zacky “ Bangun Daerah Pemerintah dan Pers Harus...

Bengkulu, hariandialog.com – 18-11-2017 - Ketua PWI Provinsi Bengkulu...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Dinkes DKI Jakarta: Terbitkan Sanksi Bu…

Jakarta, hariandialog.com - 25-09-2017 - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI ...

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Safari KB untuk Menekan Angka Kelahiran

Tangerang, hariandialog.com - 11-9-17 - PBMKB Kota Tangerang bekerja...

TEKNOLOGI

Terapkan E-learning:    Pemprov Bali Jajaki Kerjasama Penyedia Jasa Aplikasi Quipper Indonesia
Terapkan E-learning: Pemprov Bali Jajaki... Denpasar, hariandialog.com - 4-12-2017 - Dalam rangka penerapan e-learning bidang pendidikan, Pemrov. Bali menjajaki kemungkinan  bekerjasama...
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi Alternatif
SMK Pancasila Purwodadi Ciptakan Sumber Energi...

Grobogan,hariandialog.com – 18-9-2017 - SMK Pancasila Purwodadi yang...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan