Hariandialog,Tuesday 22 August 2017, 06:51
Opini

Netralitas & Tanggung Jawab Moral Pers Dalam Pilkada DKI Jakarta

Oleh : Drs. H. Kamsul Hasan, SH,MH

Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sudah diambang pintu dekatnya. Untuk itu, sudah seharusnya Netralitas dan Tanggung Jawab Moral Pers dalam pemberitaan terkait Pilkada DKI Jakarta kepada masyarakat.  Untuk itu Drs. H. Kamsul Hasan, SH, MH mantan Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pesan-pesan dengan beberapa pointer diantaranya :

1.    Keberpihakan pers sudah terjadi sejak lama. Era orde baru, pers berpihak kepada penguasa karena pemerintah memegang instrumen kontrol dalam bentuk perizinan. Era reformasi keberpihakan pers beralih dari penguasa kepada pengusaha atau pemilik modalnya karena kepentingan politik, ekonomi dan lainnya.

2.    Kemerdekaan pers sesungguhnya sebagaimana Pasal 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, merupakan sebagian dari wujud kedaulatan rakyat yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, berkeadilan dan supremasi hukum. Dengan demikian kemerdekaan pers seharusnya tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk pemilik modal.

3.    Meski tidak luas, namun untuk menjaga asas kemerdekaan pers tersebut Pasal 5 mewajibkan pers nasional harus memperhatikan norma agama, rasa kesusilaan dalam masyarakat dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam menyajikan pemberitaannya. Selain itu juga diperintahkan melaksanakan hak jawab, untuk memenuhi hak orang yang diberitakan.

4.    Sementara itu wartawannya, sebagaimana diperintahkan Pasal 7 harus memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dewan Pers setelah memfasilitasi asosiasi wartawan telah menetapkan KEJ 11 pasal pada 14 Maret 2006. Namun, Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

5.    Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

6.    Meski sudah ada rambu baik untuk perusahaan pers maupun wartawan, namun kenyataannya pelanggaran atas independensi tetap terjadi. Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014?merupakan bukti bahwa keberpihakan pers kepada partai politik dan atau calon presiden terlihat nyata.

7.    Namun tidak ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini terjadi karena penilaian akhir yang dilakukan dewan Pers, penegakannya diserahkan kepada perusahaan pers bersangkutan, sementara pelanggaran etika oleh wartawan dilakukan  atas perintah pemilik modal.

8.    Menemukan hal seperti ini akhirnya Dewan Pers membuat Peraturan Dewan Pers No. 3 tahun 2015 tentang Pembatalan Sertifikat UKW terhadap wartawan yang melanggar KEJ. Persoalannya adalah sejauh mana ancaman pembatalan dapat dipatuhi sedangkan pada sisi lain, ada ancaman pekerjaan.

9.    Dewan Pers pada tahun 2017 melakukan verifikasi perusahaan pers. Semoga verifikasi tidak hanya soal administrasi dan manajemen perusahaan pers saja tetapi juga produk jurnalistiknya. (andi/tob)

Mencintai Rupiah di Tengah Koruptor Doyan Dollar

Oleh: Henri E. Tampubolon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mencintai mata uang rupiah ( mata uang negara kita sendiri). Hal itu dikatakan Presiden ke- 7 tersebut saat peluncuran uang rupiah cetakan baru tahun emisi 2016 di Bank Indonesia (BI) Jakarta, Senin 19 Desember 2016. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai rupiah dengan cara bertransaksi  menggunakan rupiah sebagai wujud  cinta atas kedaulatan  dan kemandirian Bangsa.

Ajakan Presiden Jokowi itu memang sangatlah wajar dan masyarakat secara sungguh bisa menerapkannya. Alasannya menggunakan rupiah dalam bertransaksi misal di bumi persada ini, selain bentuk kecintaan dan kemandirian bangsa Indonesia, juga mengurangi ketergantungan kita dan rasa yang selalu pede atas uang asing khususnya dollar. Keterbutuhan masyarakat Indonesia akan dollar dengan jumlah banyak, menjadikan kurs dollar naik dan melemahkan matang uang kita sendiri.

Memang jika kita lihat sejak beberapa tahun silam, sejumlah hotel khususnya berbintang 4 dan 5 lebih cenderung menggunakan dollar untuk sewa kamar maupun terhadap souvenir yang dijual. Bahkan sejumlah apartemen juga menggunakan dollar untuk menentukan harganya, dan sebagainya.

Meskipun usaha tersebut dimiliki pengusaha Indonesia misal, tetapi seakan bangga dan merasa bonafid jika harus menggunakan dollar dalam bentuk bertransaksi. Kondisi demikian menjadikan lambat laun orang tertentu lebih suka dan gemar atau bahasa kerennya lebih cinta mata uang asing seperti dollar ketimbang mata uang negara kita sendiri.

Ajakan seperti dikatakan Presiden Jokowi itu, mungkin bukanlah yang pertama. Saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997, juga ada seruan dan ajakan dari pemerintah kala itu untuk mencintai rupiah, seiring dengan nilai kurs dollar yang melonjak hingga diambang batas yang menjadikan perekonomian nasional mengalami kolaps, dan banyaknya perusahaan yang harus  gulung tikar.

Namun ajakan itu tidak membuat hati dari mereka yang lebih ‘mendewakan’ uang dollar dari pada rupiah untuk lebih mencintai rupiah. Hal itu juga banyak tempat usaha yang jika bertransaksi  selalu menggunakan mata uang dollar. Kondisi demikian bagi mereka seakan membuat rupiah dianggap mungkin sebelah mata. Jadi ketergantungan akan dollar sangat terus tinggi.

Kebutuhan dollar akan tetap tinggi mengingat dalam kasus korupsi seperti misal gratifikasi para penerima lebih dominan dan suka menerima uang suap dengan mata uang asing. Dari sejumlah pengungkapan kasus korupsi baik itu yang dilakukan Kejaksaan, terkhusus juga KPK baik itu dalam operasi tangkap tangan (OTT) selalu barang bukti yang disita pasti ada  mata uang asingnya. Mungkin alasannya dengan satu lembar dollar  nilai nominal 100 Dollar Amerika Serikat jika dikurskan sudah di atas Rp 11 ribu. Atau tipis tapi memiliki nilai kurs tinggi.

Hal inilah yang menjadikan koruptor terus memburu dollar dari para ‘pemberi’ suap. Jadi di tengah-tengah para koruptor yang doyan dollar, timbul ajakan untuk mencintai mata uang rupiah. Bagi masyarakat kalangan menengah hingga ke bawah mungkin ajakan itu pasti dituruti dan ditaati. Namun bagi koruptor yang lebih suka dollar, ajakan itu mungkin dianggap sebagai angin lalu saja.

Tapi yang pasti ajakan dari Presiden Jokowi tersebut untuk mencintai rupiah merupakan ajakan yang sederhana dan menumbuhkembangkan kemandirian kita dan juga mengetuk rasa nasionalisme  kita. Semoga ajakan itu menjadi kenyataan bagi masyarakat dengan cara lebih mencintai rupiah. Demikian (***)

 

 

Celah Kotor Sistem Non-cash Transaction Pemprov DKI Jakarta

Oleh : Sasti Hapsari

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipuji karena menerapkan non-cash transaction (NCT) sebagai alat pembayaran. Pemprov DKI Jakarta melakukan pembayaran gaji dari petugas kebersihan dan pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan transaksi non cash yakni transfer melalui rekening Bank DKI. Pembayaran retribusi rumah susun (Rusun) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) pun juga dilakukan secara non cash. Di sektor transportasi, Pemprov DKI pun telah menerapkan sistem E-ticketing untuk para penumpang yang menggunakan layanan transportasi umum Transjakarta.

Celah Kotor Sistem Non-cash Transaction Pemprov DKI Jakarta

Oleh : Sasti Hapsari

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipuji karena menerapkan non-cash transaction (NCT) sebagai alat pembayaran. Pemprov DKI Jakarta melakukan pembayaran gaji dari petugas kebersihan dan pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan transaksi non cash yakni transfer melalui rekening Bank DKI. Pembayaran retribusi rumah susun (Rusun) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) pun juga dilakukan secara non cash. Di sektor transportasi, Pemprov DKI pun telah menerapkan sistem E-ticketing untuk para penumpang yang menggunakan layanan transportasi umum Transjakarta.

 

Page 2 of 20

PILIHAN REDAKSI

Haji Khusus Maghfirah akan Berdoa untuk Kebaikan Bangsa di Tanah Suci
Haji Khusus Maghfirah akan Berdoa untuk Kebaikan... Jakarta, hariandialog.com - Sebanyak 159 jamaah haji Khusus PT. Kafilah Maghfirah Wisata atau yg lebih dikenal dengan nama Maghfirah Travel telah...
Keberangkatan Jamaah Haji Khusus AMPHURI Dilepas Dirjen PHU
Keberangkatan Jamaah Haji Khusus AMPHURI Dilepas...

Jakarta, hariandialog.com - Setelah hampir dua pekan pemberangkatan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

Pemkab Bogor Lakukan Imunisasi Measles Rubella Gratis

Pemkab Bogor Lakukan Imunisasi Measles R…

Bogor,hariandialog.com – 7-8-17-Pemerintah KabBogor (Pemkab Bogor-re...

Wabup Darma Wijaya : Akreditasi Tingkat…

Tebing Tinggi,hariandialog.com - Sebagai bentuk keseriusannya dalam ha...

TEKNOLOGI

Gubernur Pastika Coba Mobil Listrik
Gubernur Pastika Coba Mobil Listrik Denpasar, hariandialog.com - 4-7-17 - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mencoba mobil listrik rancangan Swedia yang sudah diproduksi di dalam...
Bali Industri Kreatif Expo 2017
Bali Industri Kreatif Expo 2017

Denpasar, hariandialog.com - 14-3-2017 - Setelah dinilai tim juri...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan