Hariandialog,Saturday 24 August 2019, 21:30
  • Create an account
Opini

IMPEACHMENT

Oleh : Toni E *)

Impeachment telah menjadi tema yang seksi dalam proses politik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II pada 2009, isu impeachment muncul hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sampai menjelang akhir jabatan Presiden SBY 2014, isu ini terus bergema dan hampir tiap tahun di bulan Maret berdengung keras. Isu impeachment pada saat itu dimulai dari penggunaan hak angket yang dilakukan oteh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan yang bergabung bersama partai-partai lainnya seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Hak angket diajukan partai-partai tersebut untuk menanggapi pemberian dana talangan (bail out) terhadap Bank Century. Isu Bank Century tersebut bertahan sejak sebelum Pemilu 2009 hingga saat ini. Meskipun pengajuan hak angket sah secara prosedural bahkan sampai mengarah kepada impeachment pun sah secara prosedural hukum ketatanegaraan yang berlaku, namun fenomena ini menjadi fenomena yang janggal dalam politik. Kejanggalan ini dilatarbelakangi oleh konsepsi koalisi partai yang baru saja terbentuk antara partai pemenang yaitu Partai Demokrat yang mengusung Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai-partai lainnya seperti Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan.

Kejanggalan ini bukanlah fenomena biasa dalam politik, pengajuan hak angket interpelasi bahkan impeachment dari partai koalisi memperlihatkan bahwa pemerintahan Presidensial yang baru saja dibentuk sebenarnya memiliki fondasi yang rapuh. Seperti dikutip Kompas.com tanggal 23 Desember 2009, "Jarak antara kasus Century dan proses impeachment masih jauh, Belum waktunya, belum ada relevansinya" kata Mahfud. Terkait kasus Century yang sedang bergulir, secara hukum tata negara, setidaknya ada dua jembatan besar yang harus dilalui untuk menggulingkan Wapres dari takhtanya.

Pertama, Pansus Angket Century harus sepakat menetapkan terjadi pelanggaran yang dilakukan Boediono. Kedua, hasil itu dibawa dalam Rapat Paripuma DPR yang harus dihadiri sekurangnya dua pertiga anggota dan disetujui dua pertiga anggotanya yang hadir. Namun, arah itu sulit terwujud dengan komposisi partai koalisi pendukung pemerintah di DPR. "Kalau Partai Demokrat menggandeng satu partai saja untuk menyatakan tidak, maka tidak akan tercapai dua pertiga.

Bila keputusan Rapat Paripuma menyetujui usulan tuduhan impeachment tersebut maka pendapat tersebut disampaikan kepada MK untuk mendapatkan putusan. Dan hanya apabila MK memutuskan membenarkan pendapat DPR, DPR kemudian menyelenggarakan Rapat Paripuma untuk melanjutkan usul pemberhentian presiden dan / atau wakil presiden kepada MPR. Secara hukum pidana, Mahfud menyatakan, langkah ini juga berlaku jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Wakil Presiden Boediono bersalah dalam kasus Bank Century. "Harus tetap Parlemen yang memutuskan, tidak bisa dari KPK. Dan temuan KPK itu bisa jadi bahan untuk sidang MK nantinya,". Saat ditanya soal DPR yang mengimbau Wapres Boediono nonaktif, Mahfud menegaskan, hal itu tidak ada dalam perundang-undangan. Lagi pula, presiden dan/atau wapres baru bisa dinonaktifkan jika melakukan pelanggaran hukum dengan keputusan pengadilan yang bersifat tetap (incrah). Karena itu, Mahfud menganjurkan presiden ataupun wakil presiden  menolak tuntutan untuk mundur sementara dari jabatannya. "Dalam konstitusi kita, penonaktifan presiden atau wakil presiden tidak ada. Kalau imbauan itu kuat, tolak saja," ujar Mahfud. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK salah satunya adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden.

Wewenang MK lainnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Meskipun begitu tentu isu ini memiliki dampak bagi popularitas dan dukungan bagi presiden terpilih.

Munculnya isu impeachment yang sebelumnya asing di tataran masyarakat menimbulkan mufti interpretasi di kalangan masyarakat. Di kalangan gerakan sosial yang cenderung menggunakan metode protes sosial, isu impeachment tidaklah menjadi isu besar selain krisis politik elit. Namun berbeda hal dengan kalangan gerakan sosial lainnya yang menganggap bahwa impeachment merupakan jalan konstituslonal bagi penjatuhan presiden terpilih, berbeda lagi di tingkatan masyarakat awam, isu impeachment ditafsirkan sebagai upaya pembangkangan para legislative pada pemerintah terpilih. Tidak jarang di kalangan masyarakat menaruh harapan pada parlemen yang mampu melakukan fungsi pengawasan yang aktif dan mampu membatasi kekuasaan presiden sebagai tindakan preventif terhadap kemunculan kembali kediktatoran di Indonesia. Aksi demo/unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi untuk mengekspresikan pendapat /opini/keinginan, namun demikian dalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak memaksakan kehendak karena kelompok demo/unjuk rasa hanya sebagian dari aspirasi yang berkembang di kelompok masyarakat, tentunya kelompok lain di masyarakat memiliki berbagai aspirasi lainnya yang belum tentu sama dengan kelompok lainnya. Isu impeachment sendiri sebenarnya hanya dipahami oleh masyarakat sebagai konflik politik elit bukan proses normal dalam demokrasi. Isu ini bahkan mampu memecah dukungan masyarakat ke dua kubu menjadi kubu pro dan kontra impeachment tanpa memahami impeachment sebagai proses politik.

Untuk melihat impeachment sebagai proses politik, kita harus mampu mencermati beberapa faktor politik yang mendorong munculnya isu impeachment. Faktor-faktor tersebut dilihat dari konteks sistem kuasi presidensial yang berlaku di Indonesia. Sistem kuasi presidensial di Indonesia dipahami sebagai sistem presidensial, namun memiliki sistem kepartaian yang multi partai. Keadaan ini mengharuskan terjadinya koalisi dalam pemerintahan yang dibentuk. Koalisi dimaksudkan untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Kemudian, faktor lainnya adalah konstitusi yang mengatur prosedur impeachment presiden yang terdapat pada UUD 1945 amandemen.

 

Inikah Tuah Lima “Jurus Bela Diri” Angie? halopini

Oleh: Handoya El Jefrey

Jika melihat vonis yang jauh dari tuntutan jaksa, sepertinya “jurus-jurus bela diri” Angelina Sondakh atau Angie bertuah juga. Angie sukses memainkan tiga serangkai spiritual-emosi­onal-rasional tepat di hari Kamis 10 Januari 2013, dengan lima “jurus bela diri” bertuah dalam tasbih, tausyiah, air mata, anak-anak dan prestasi masa lalu. Angie memenangkan “pertarungan kebenaran” di meja Pengadilan Tipikor, Jakarta, meskipun dengan melihat dari kaca matanya sendiri, itu belumlah kemenangan. Maka ia masih pikir-pikir dulu atas putusan sidang.

Angie merasa masih kalah, sebab ia tak merasa bersalah. Kemenangan baginya adalah kebebasan dan berkumpul kembali dengan anak-anak, barangkali. Sementara bagi kita, mayoritas publik-rakyat negeri ini melihat dengan kaca mata berbeda, vonis atas Angie adalah kekalahan hukum atas koruptor. Atau kekalahan mayoritas atas segelintir. Atau kekalahan kebenaran materiil atas kebenaran formil. Kemenangan bagi kita adalah vonis seberat-beratnya atau seadil-adilnya demi efek jera. Seumur hidup, bila perlu hukuman mati, atau paling tidak sesuai tuntutan jaksa.

Kini, tak penting lagi siapa menang-siapa kalah, karena hukum bukan sekadar perkara menang-kalah, sebab masing-masing pihak akan berupaya dengan segala cara untuk menang. Hukum adalah “pertarungan kebenaran” di mana mekanisme pertahanan diri dengan aksi bela diri akan terlibat abadi. Dikarenakan akalnya, manusia telah “didaulat” Tuhan sebagai makhluk paling sempurna. Akal sehat atau tidak sehat, manusia punya naluri membela diri agar selamat dari “serangan lawan,” termasuk dari jeratan kasus korupsi seperti Angie.

Kita hanya merindukan tegaknya keadilan di negeri ini, khususnya dalam “pertarungan abadi” melawan “setan korupsi.” Dan “pertarungan kebenaran” di meja pengadilan akan terus ada hingga kiamat tiba. Kita hanya bisa mengikuti kelanjutan ceritanya, sambil sebisanya berdoa. Fiat justitia roat caelum. Tegakkan hukum walau langit runtuh. Semoga kita tak akan pernah putus asa untuk memperjuangkann­ya, meski pada realitanya, sampai detik ini langit dunia masih tegak, sementara tiang-tiang pancang bangunan hukum di negeri ini justru kita runtuhkan sendiri, kita sadari, atau tanpa kita sadari.

 

 

Daerah Rawa Untuk Dukung Ketahanan Pangan

Oleh :Pulo Lasman Simanjuntak

Wartawan Hariandialog.com

Kehadiran proyek atau lahan rawa ternyata telah dapat mendukung swasembada atau ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini telah dibuktikan Provinsi Kalimantan Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan rawa (575.437 Ha) dengan struktur geologi dan bentuk lahan (land form) tersusun atas alluvial sedimen liat berupa dataran banjir sungai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dan tambak.

Menggugat Bukti Jihad Abraham Samad

Oleh: Handoyo El Jeffry

“Semenjak mendaftar menjadi pimpinan KPK, saya sudah berkomitmen untuk mewakafkan diri saya untuk bangsa dan negara untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Jika saya dalam mewakafkan diri saya kemudian menemui ajal, maka saya akan mati secara terhormat. Kalau tidak berhasil saya selesaikan kasus korupsi dalam satu tahun, pulanglah saya ke Makasar. Kami digaji oleh negara, ekspektasi masyarakat begitu besar, terus kami tidak bisa menyelesaikan, itu sama saja kita menerima gaji buta...”

Demikian petikan wawancara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Jumat 2 Desember 2011. Dua pekan kemudian, 16 Desember 2011, Abraham resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua KPK. November ini adalah bulan ke-11 masa jabatan Sang Ketua. Setahun adalah waktu krusial bagi seorang Abraham untuk mempertanggungjawabkan “ikrar”-nya.??Sebagai seorang yang meyakini bahwa memerangi korupsi adalah sebagian dari jihad, dan yang telah mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara, Abraham adalah salah satu sosok manusia terhormat. Memerangi korupsi memang tak semudah sulapan abrakadabra, apalagi di negeri yang telah terbelit korupsi secara struktural dan kultural ini.

Kita juga tidak menafikan keberanian yang menggelora dari Sang Ketua KPK, yang tanpa kenal lelah bersusah-payah melakukan berbagai gebrakan, hingga kadang menabrak tradisi dan etika khas Nusantara. Namun ikrar tetap ikrar, dan janji tetap janji. Tak seperti striker bola kelas dunia asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic, yang pada eranya sempat fenomenal sehingga dijuluki “Si Raja Sulap Gol-Ibrakadabra,”, kita melihat Abraham belum layak dijuluki “Si Raja Sulap Gol-Abrakadabra.”

Masih tercatat di kitab memori rakyat, Abraham pernah berjanji akan menuntaskan grand corruption, kasus-kasus besar, yang nyata-nyata memporak-porandakan struktur ekonomi nasional. Namun realitanya, Wisma Atlet macet, Hambalang mengambang, BLBI tersembunyi, dan Century masih tetap misteri. KPK di bawah Abraham bahkan semakin hari semakin menunjukkan keciutan nyali, lebih nampak sebagai “macan ompong”.

Tak ada gol indah dengan dijeratnya sutradara koruptor kelas tinggi, karena KPK selama ini hanya sibuk bermain “petak umpet” dengan koruptor kelas teri, dari kalangan spesies cere-semelekethe. Maka kita belum layak melakukan selebrasi di lapangan terbuka bumi Indonesia. Dalam empat kasus besar di atas, KPK seakan hanya berputar-putar ngesot di tangga terbawah dari hierarki koruptor, terlalu lamban membuat loncatan, apalagi ke tangga tertinggi, aktor utama sesungguhnya.

Padahal, dalam banyak hal terbuka lebar pintu bagi KPK untuk lebih gesit mengejar para koruptor. Yang disayangkan adalah Abraham terlalu sering berkoar mengumbar berita gembira kepada media massa. Namun ketika harapan itu membuncah, tiba-tiba dipadamkan begitu saja dengan alasan yang tak terduga.

Abraham menjadikan KPK sebagai lembaga gerilya. Di pekan awal Agustus 2012, ketika KPK terjebak kisruh simulator versus Polri, sempat diberitakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan salah seorang menteri aktif bakal jadi tersangka. Tapi tiba-tiba berita diralat.

Teranyar, Abraham kembali membuat kegaduhan politik dengan pernyataan mengenai penanganan kasus bail out Bank Century yang mengarah kepada “warga negara istimewa” Wakil Presiden Boediono. Abraham menyebut bisa saja akan ada bukti dan keterangan baru yang memperkuat peranan mantan Gubernur Bank Indonesia itu pada pengucuran dana talangan dalam bentuk FPJP Rp600 miliar lebih ke Century. Meskipun pernyataan itu kemudian diralat, namun tak pelak, kalangan DPR yang selama ini tengah bersitegang dalam perang urat saraf dengan KPK, meradang.??Sebagian kalangan menilai, Abraham lebih layak menjadi politisi ketimbang penegak hukum. Kisruh politik dan hukum mungkin memang menjadi penyebab utama dari berbagai problema bangsa kita. Gagal politik dan gagal hukum mengindikasikan gagalnya negara hukum. KPK membentur tembok baja kekuasaan yang mengkhianati aras negara. Menghadapi lingkar oligarki kekuasaan yang demikian digdaya, KPK hanya seperti sekumpulan cicak melawan buaya raksasa. Maka kita mustahil berharap KPK menjelma menjadi cicak perkasa.

Kadang kita yang di luar arena pertarungan bisa sedikit memaklumi, dan kadang sedikit pula berburuk sangka bahwa mungkin Abraham mulai diserang “setan keputusasaan” dalam kegagalan bertubi-tubi mengamputasi gurita korupsi di negeri ini. Nyatanya, seperti dikatakan Mahfud MD, pembusukan tiga pilar negara trias politika, legislatif-eksekutif-yudikatif, telah sedemikian parah. Praktis tinggal pilar ke-4 negara yang masih terjaga, yakni media massa. Lalu kepada siapa lagi KPK harus mengadu dan meminta dukungan, kecuali kepada media dan rakyat?

Kembali ke komitmen dalam “ikrar” awal, kita ingin Abraham memberi secuil keteladanan akan pentingnya konsistensi ucapan seorang pemimpin. Bila dalam satu tahun tidak berhasil menyelesaikan kasus korupsi, tak ada pilihan bagi seorang Abraham untuk pulang kampung ke Makassar. Kita tak ingin negeri ini kehilangan harkat dan kehormatan ketika sumpah menjadi sampah, ikrar dan janji hanya untuk diingkari. Masih ada dua pekan ke depan bagi Abraham untuk melunasi utangnya.

Kita menggugat bukti jihad Abraham Samad!

 

Page 21 of 22

PILIHAN REDAKSI

Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media Baru”
Workshop Dewan Pers “Darurat Deregulasi Media... Bengkulu, hariandialog.com – 15-8-2019 - Kekhawatiran terhadap penguasaan dunia sosial oleh negara kapitalis Amerika dengan lima perusahaan...

SURAT KABAR DIALOG

KESEHATAN

BUPATI TERIMA PENGHARGAAN HARGANAS TINGK…

Grobogan, hariandialog.com- (6/7) Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH,...

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan  Ditemukan 36 Kasus HIV/AIDS

Di Kabupaten Badung Tiap Bulan Ditemuka…

Denpasar, hariandialog.com – 26-6-19 - Di Kabupaten Badung ada  kece...

TEKNOLOGI

Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi Pelayanan Publik
Ombudsman Dorong Pemkab Badung Tingkatkan Inovasi... Denpasar, hariandialog.com - 2-8-2010 - Asisten Ombudsman RI (ORI) Unit Kerja Khusus  Reformasi dan Transformasi Kelembagaan ( UKKRTK ) Perwakilan...
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional 2019
Kab. Badung Masuk Nominasi Peraih Anugerah Iptek...

Denpasar, hariandialog.com - 30-8-2019 - Kabupaten Badung masuk nominasi...

KANTOR PUSAT :
Jl Binawarga No 4 Kalibata, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79193461, 92296596; Fax. (021) 7946448
Email: dialog_indonesia@yahoo.com - http://www.hariandialog.com

PERWAKILAN :
• Tanggerang • Serang • Banten • Bekasi • Kerawang • Cibinong • Bogor -Cianjur- Sukabumi • Bandung• Garut • Tasikmalaya•Sumedang• Purwakarta • Cirebon • Majalengka • Indramayu • Semarang • Surabaya • Sidoarjo • Bali • Bima • Bandar Lampung • Lampung Selatan • Lampung Utara • Lampung Barat • Tanggamus • Bangka • Bangka Barat • Pangkal Pinang • Belitung • Jambi• Sumsel • Bengkulu• Lubuk Linggau • Lingga • Batam• Tanjung Pinang • Karimun«Pekan Baru • Padang • Medan • Kabanjahe«Tanahkaro • Deliserdang«Serdang Bedagal• Binjal -Langkat «Labuan Batu •Sibolga-Pematang Slantar»Tarutung.Barus« Makasar-Sulbar-Mamuju •Bolmong«Sorong Papua Barat • P. Sidempuan • Nias • Bengkulu • Tembilahan