Oleh : Toni E *)
Impeachment telah menjadi tema yang seksi dalam proses politik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II pada 2009, isu impeachment muncul hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sampai menjelang akhir jabatan Presiden SBY 2014, isu ini terus bergema dan hampir tiap tahun di bulan Maret berdengung keras. Isu impeachment pada saat itu dimulai dari penggunaan hak angket yang dilakukan oteh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan yang bergabung bersama partai-partai lainnya seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Hak angket diajukan partai-partai tersebut untuk menanggapi pemberian dana talangan (bail out) terhadap Bank Century. Isu Bank Century tersebut bertahan sejak sebelum Pemilu 2009 hingga saat ini. Meskipun pengajuan hak angket sah secara prosedural bahkan sampai mengarah kepada impeachment pun sah secara prosedural hukum ketatanegaraan yang berlaku, namun fenomena ini menjadi fenomena yang janggal dalam politik. Kejanggalan ini dilatarbelakangi oleh konsepsi koalisi partai yang baru saja terbentuk antara partai pemenang yaitu Partai Demokrat yang mengusung Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai-partai lainnya seperti Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan.
Kejanggalan ini bukanlah fenomena biasa dalam politik, pengajuan hak angket interpelasi bahkan impeachment dari partai koalisi memperlihatkan bahwa pemerintahan Presidensial yang baru saja dibentuk sebenarnya memiliki fondasi yang rapuh. Seperti dikutip Kompas.com tanggal 23 Desember 2009, "Jarak antara kasus Century dan proses impeachment masih jauh, Belum waktunya, belum ada relevansinya" kata Mahfud. Terkait kasus Century yang sedang bergulir, secara hukum tata negara, setidaknya ada dua jembatan besar yang harus dilalui untuk menggulingkan Wapres dari takhtanya.
Pertama, Pansus Angket Century harus sepakat menetapkan terjadi pelanggaran yang dilakukan Boediono. Kedua, hasil itu dibawa dalam Rapat Paripuma DPR yang harus dihadiri sekurangnya dua pertiga anggota dan disetujui dua pertiga anggotanya yang hadir. Namun, arah itu sulit terwujud dengan komposisi partai koalisi pendukung pemerintah di DPR. "Kalau Partai Demokrat menggandeng satu partai saja untuk menyatakan tidak, maka tidak akan tercapai dua pertiga.
Bila keputusan Rapat Paripuma menyetujui usulan tuduhan impeachment tersebut maka pendapat tersebut disampaikan kepada MK untuk mendapatkan putusan. Dan hanya apabila MK memutuskan membenarkan pendapat DPR, DPR kemudian menyelenggarakan Rapat Paripuma untuk melanjutkan usul pemberhentian presiden dan / atau wakil presiden kepada MPR. Secara hukum pidana, Mahfud menyatakan, langkah ini juga berlaku jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Wakil Presiden Boediono bersalah dalam kasus Bank Century. "Harus tetap Parlemen yang memutuskan, tidak bisa dari KPK. Dan temuan KPK itu bisa jadi bahan untuk sidang MK nantinya,". Saat ditanya soal DPR yang mengimbau Wapres Boediono nonaktif, Mahfud menegaskan, hal itu tidak ada dalam perundang-undangan. Lagi pula, presiden dan/atau wapres baru bisa dinonaktifkan jika melakukan pelanggaran hukum dengan keputusan pengadilan yang bersifat tetap (incrah). Karena itu, Mahfud menganjurkan presiden ataupun wakil presiden menolak tuntutan untuk mundur sementara dari jabatannya. "Dalam konstitusi kita, penonaktifan presiden atau wakil presiden tidak ada. Kalau imbauan itu kuat, tolak saja," ujar Mahfud. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK salah satunya adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden.
Wewenang MK lainnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Meskipun begitu tentu isu ini memiliki dampak bagi popularitas dan dukungan bagi presiden terpilih.
Munculnya isu impeachment yang sebelumnya asing di tataran masyarakat menimbulkan mufti interpretasi di kalangan masyarakat. Di kalangan gerakan sosial yang cenderung menggunakan metode protes sosial, isu impeachment tidaklah menjadi isu besar selain krisis politik elit. Namun berbeda hal dengan kalangan gerakan sosial lainnya yang menganggap bahwa impeachment merupakan jalan konstituslonal bagi penjatuhan presiden terpilih, berbeda lagi di tingkatan masyarakat awam, isu impeachment ditafsirkan sebagai upaya pembangkangan para legislative pada pemerintah terpilih. Tidak jarang di kalangan masyarakat menaruh harapan pada parlemen yang mampu melakukan fungsi pengawasan yang aktif dan mampu membatasi kekuasaan presiden sebagai tindakan preventif terhadap kemunculan kembali kediktatoran di Indonesia. Aksi demo/unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi untuk mengekspresikan pendapat /opini/keinginan, namun demikian dalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak memaksakan kehendak karena kelompok demo/unjuk rasa hanya sebagian dari aspirasi yang berkembang di kelompok masyarakat, tentunya kelompok lain di masyarakat memiliki berbagai aspirasi lainnya yang belum tentu sama dengan kelompok lainnya. Isu impeachment sendiri sebenarnya hanya dipahami oleh masyarakat sebagai konflik politik elit bukan proses normal dalam demokrasi. Isu ini bahkan mampu memecah dukungan masyarakat ke dua kubu menjadi kubu pro dan kontra impeachment tanpa memahami impeachment sebagai proses politik.
Untuk melihat impeachment sebagai proses politik, kita harus mampu mencermati beberapa faktor politik yang mendorong munculnya isu impeachment. Faktor-faktor tersebut dilihat dari konteks sistem kuasi presidensial yang berlaku di Indonesia. Sistem kuasi presidensial di Indonesia dipahami sebagai sistem presidensial, namun memiliki sistem kepartaian yang multi partai. Keadaan ini mengharuskan terjadinya koalisi dalam pemerintahan yang dibentuk. Koalisi dimaksudkan untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Kemudian, faktor lainnya adalah konstitusi yang mengatur prosedur impeachment presiden yang terdapat pada UUD 1945 amandemen.
