Jakarta, hariandialog.com– Pertemuan Konsultasi Regional Koperasi Asia Pasifik merekomendasikan perlunya reformasi internal koperasi agar gerakan koperasi dunia mendapat pengakuan global.
Rekomendasi gerakan koperasi tersebut, disepakai pada penutupan Pertemuan regional (Regional Consulting) pimpinan gerakan koperasi ASEAN di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Jumat (2/10/2015) lalu.
Selain itu hasil pertemuan itu juga mendesak didirikannya pusat riset dan global cooperative university serta memperkuat jaringan bisnis koperasi global.
Pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu juga menghasilkan 14 rekomendasi yang akan dibahas mendalam dan dideklarasikan pada Pertemuan Para Menteri Koperasi Asia Pasifik, April 2016 mendatang.
Kegiatan yang dihadiri para peserta yang berasal dari kawasan ASEAN dan Asia Timur terdiri atas wakil pemerintah, pimpinan gerakan koperasi, dan pengurus koperasi.
“Konsultasi Regional ini berjalan baik dan konstruktif. Materi pemakalah dari beberapa negara dibahasmendalam dan menghasilkan 14 poin rekomendasi. Semua rekomendasi itu akan dibahas lebih dalam untuk kemudian dideklarasikan pada Konferensi Menteri-Menteri Koperasi Asia Pasifik tahun depan,” kata Roby Tulus, penanggungjawab substansi Konsultasi Regional Asia Pasifik sub-region ASEAN dan Asia Timur ini.
Menurut Roby Tulus, tokoh koperasi dunia asal Indonesia ini, ke-14 rekomendasi itu ada dua. Pertama, secara internal, koperasi-koperasi dituntut berbenah diri dengan melakukan reformasi internal. Kedua, secara eksternal, seluruh visi, misi, pendekatan baru, strategi, dan program aksi gerakan koperasi mengarah pada pengakuan dunia.
“Pengakuan itu tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, media, dan publik secara umum,” ungkap pria asal Jawa Barat dan sudah lama menetap di Kanada.
Konferensi Menteri-Menteri Koperasi Asia Pasifik merupakan inisiatif gerakan koperasi kawasan (International Cooperative Alliance) ini sejak tahun 1992.Tujuannya agar tercipta keselarasan antara visi, misi, dan program gerakan koperasi dengan kerangka hokum dan kebijakan politik di masing-masing Negara di kawasan Asia Pasifik. Konferensi tahun 2016 adalah kepercayaan kedua kalinya bagi Indonesia sebagai tuan rumah.
Secara terpisah, Ketua Umum Dekopin yang juga Vice President ICA Asia Pasifik, Nurdin Halid, mengatakan konferensi para Menteri Koperasi ASEAN di Indonesia tahun depan sangat strategis karena pekan lalu PBB telah menetapkan 17 Tujuan dan 169 Target Program Pembangunan Global Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Menurut Nurdin Halid ada benang merah antara SDGs dengan Blueprint Visi ICA 2020 dan Visi Dekopin 2045 Koperasi sebagai Pilar Negara. Terutama terkait berbagai isu global terkini seperti kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraanjender, kesehatan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan.
Dalam diskusi selama dua hari itu, mengemuka dukungan kepada Negara-negara yang belum atau kurang mendapat dukungan politik untuk perkoperasian. Di beberapa negara Asia Pasifik, bahkan tidak memiliki kementerian koperasi. Di Laos dan Kamboja bahkan belum memiliki undang-undang perkoperasian.
Terkait kapasitas politik, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid berpendapat, akar persoalan di Indonesia ialah politik sosial ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 belum mampu dideskripsikan secara utuh oleh para pemimpin politik di Indonesia melalui regulasi-regulasi. Hampir semua undang-undang yang ada justru menyuburkan praktik ekonomi kapitalistik neoliberalistik. ‘Kegagalan’ pendeskripsian itu berimplikasi pada tataran kebijakan dan implementasi yang ada.
Berikut 14 rekomendasi yang dihasilkan Rapat Konsultasi Regional selama dua hari di Jakarta :
Rekomendasi Pertama: pentingnya pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan anggota dan pimpinan koperasi.
Rekomendasi Kedua: pentingnya akses terhadap makanan, layanan sosial dan keuangan.
Rekomendasi Ketiga, abad digital: bagaimana koperasi memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir tanpa kehilangan kontrol anggota.
Rekomendasi Keempat, pendekatan baru untuk menarik kaum perempuan dan kawula muda ke dalam gerakan koperasi hendaknya dilihat (ditemukan).
Rekomendasi Kelima, one stop system: pendekatan baru hendaknya ditemukan untuk mengurangi rantai persediaan & nilai dalam rangka menguntungkan anggota-produsen.
Rekomendasi Keenam, trend demografis: bagaimana koperasi seharusnya mengambil keuntungan dari bonus demogafis yang produktif.
Rekomendasi Ketujuh, penguatan jaringan: bagaimana koperasi harus lebih dikuatkan tidak hanya secara regional dan global, tetapi juga memperluas upaya-upaya kolaboratif antara jaringan-jaringan regional seperti ACO, NEDAC, ASSEDAG, COPAC, dan juga agen bilateral dan multilateral.
Rekomendasi Kedelapan, membangun dan mendukung hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara “baru” yang ada di dalam kawasan (contoh: Myanmar, Laos, Kamboja).
Rekomendasi Kesembilan, mencari cara agar kehendak politik dari pemerintah dapat didukung dalam pelaksanaan di lapangan (kapasitas politik).
Rekomendasi Kesepuluh, bagaimana kita dapat menguatkan upaya-upayakolaborasi dan membangun skala ekonomi dan masa kritis antar koperasi.
Rekomendasi Kesebelas, membuat segmentasi dan penilaian koperasi untuk menjadi agensi rating koperasi di masa yang akan datang.
Rekomendasi Keduabelas, ekonomi hijau: untuk memastikan keberlanjutan koperasi dengan cara pendekatan kesadaran lingkungan.
Rekomendasi Ketigabelas, pekerja migran: mendukung lingkungan yang memungkinkan untuk migran yang kembali sebagai sektor informal/tidak terorganisir dengan cara menyelematkan generasi, reuni keluarga – ke dalam ekonomi formal (koperasi).
Rekomendasi Keempatbelas, data: membangun sebuah sensus koperasi dan menggunakannya untuk memotivasi anggota-anggota untuk menyediakan data untuk koperasi-koperasi mereka (pendekatan yang didorong oleh permintaan). (rizal)
